Demokratia

Sumut, Belajarlah dari Pengalaman!

ILUSTRASI

PUBLIKA- Masyarakat Sumatera Utara memiliki pengalaman buruk terhadap Pilkada (pemilihan kepala daerah). Dua kali dilaksanakan Pilkada, dua kali pula Gubernur Sumut dipenjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Loading...

Gubernur Sumut Syamsul Arifin yang memenangi Pilkada tahun 2008, divonis enam tahun penjara atas kasus korupsi APBD Kabupaten Langkat dalam penggunaan APBD 2000-2007. Kerugian negara akibat “penyakit” Syamsul Arifin itu senilai Rp. 98,7 miliar.

Pada pilkada selanjutnya, di tahun 2013, Gatot Pujo Nugroho yang pada periode sebelumnya merupakan Wakil Gubernur, terpilih sebagai Gubernur Sumut. Harapan masyarakat sempat muncul waktu itu, sebab Gatot dinilai sebagai sosok yang akademis dan religius.

Namun, di tengah perjalanannya sebagai pemimpin di Sumut tersandung kasus korupsi. Masyarakat kembali dikadali hasil Pilkada.

Baca juga:  Dilantik, Pemuda Muhammadiyah Perumnas Diminta Tenang Hadapi Oknum Pemecah Belah

Tak tanggung, masyarakat dikadali oleh 3 kasus korupsi sekaligus. Gatot Pujo Nugroho divonis bersalah dalam kasus suap terhadap tiga hakim PTUN Medan dan pemberian hadiah kepada mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella. Kedua, divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta atas tindak pidana korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos). Terakhir, divonis 4 tahun penjara karena terbukti menyuap pimpinan dan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 senilai Rp 61,8 miliar.

Sebagaimana dilakukan oleh seluruh calon kepala daerah, Syamsul dan Gatot juga memberikan janji-janji manis kepada masyarakat saat berkampanye. Masyarakat dijanjikan hidup lebih sejahtera, mendapat lapangan kerja, hingga harga bahan pokok menjadi lebih murah.

Baca juga:  Santer Dikabarkan Penahanan Dosen USU Himma Ditangguhkan, Berikut Penjelasan Tim Hukum

Aksi kadal-mengkadali ini sebenarnya bukan barang baru. Dalam sejarah peradaban Sumatera Utara, masyarakat terus-terusan dikadali oleh produk politik praktis. Sudah terjadi sejak zaman feodalisme di pemerintahan kolonialisme VOC (Belanda).

Sekedar untuk diketahui, “kadal, dikadali, mengkadali” adalah ungkapan yang cukup populer bagi masyarakat Sumatera Utara di berbagai kalangan untuk menyepadankan kata “tipu, ditipu, menipu”.

Maka, hanya ada dua pilihan bagi masyarakat untuk tidak lagi dikadali pilkada. Pertama, masyarakat harus lebih cerdas dalam mengkonsumsi setiap jenis janji-janji kampanye para calon kepala daerah. Kedua, masyarakat harus membentengi diri dengan mental skeptis, – menggunakan kecurigaan dalam setiap interaksinya sebagai makhluk sosial-.

Baca juga:  KPK Kembali Panggil 4 Mantan Anggota DPRD Sumut Hari Ini

Dua pilihan tersebut agaknya sangat pantas untuk mulai digunakan masyarakat Sumatera Utara dalam menghadapi Pilkada 2018 mendatang. Tiga pasangan calon akan bertarung, lengkap menggunakan senjatanya; janji-janji manis.

Masyarakat perlu memahami sebesar apa potensi setiap calon di Pilkada 2018 dalam memenuhi janji-jani manisnya. Perlu juga menggali informasi sedalam-dalamnya, bagaimana kecenderungan setiap para calon soal kelihaian dalam meng-kadal-i masyarakat.

Kemudian yang terpenting -karena sulit tampaknya menemukan sosok yang benar-benar mampu menyelesaikan segala persoalan di Sumut-, masyarakat harus mampu melihat untuk kemudian memilih calon yang daya rusaknya paling kecil. (*)

Loading...

Komentar Facebook

To Top