Pilkada

Pokja Humas Imbau Pendukung Dan Relawan Eramas Awasi Kecurangan Saat Pencoblosan Pilgub Sumut

pokja humas/publika

PUBLIKA.CO.ID- Perkumpulan Pokja Humas Sumatera Utara mengimbau relawan dan masyarakat pendukung pasangan Calon Guernur dan Wakil Gubernur Sumut nomor urut satu, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah untuk ikut mengawasi pelaksanaan Pilgub Sumut 27 Juni 2018 mendatang. Bahkan Pokja Humas Sumut juga telah menyiapkan program berhadiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku money politik sebagai bentuk apresiasi guna mewujudkan Pilgubsu yang jujur dan adil.

Loading...

Koordinator Pokja Humas Sumut, Idrus Djunaidi kepada wartawan di Medan, Senin siang (18/6/2018), mengajak seluruh relawan yang tergabung dalam Tim Pemenangan pasangan Eramas, H. Edi Rahmayadi dan H. Musa Rajekshah dan masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya tindak kecurangan dalam pelaksanaan Pilgubsu yang tinggal beberapa hari lagi.

“Kita harus tetap mewaspadai berbagai prilaku kecurangan yang mungkin terjadi beberapa hari menjelang tanggal 27 Juni dan pada saat dilakukannya pencoblosan di TPS,” seru Idrus.

Menurut Idrus kekhawatiran akan terjadinya tindak kecurangan bukanlah sesuatu yang dibesar besarkan tapi kondisi tersebut memang sudah pernah terjadi sebelumnya di tengah masyarakat. Beberapa tindak kecurangan bahkan sudah pernah dilaporkan kepada pihak Bawaslu namun sayangnya hingga saat ini beberapa laporan adanya dugaan tindakan money politik yang dilakukan oleh paslon lain sepertinya hilang ditelan bumi.

Baca juga:  Edy Rahmayadi Gubernur, Jalan Rusak Di Aek Bange Akan Mulus

“Dimulai dari laporan pemberian uang kepada warga di daerah Galang Kabupaten Deli Serdang oleh calon gubsu nomor urut 2 hingga dugaan pemberian uang kepada para kepalda desa di daerah Simpang Kawat, Asahan, semuanya hanya berakhir dengan selembar surat dari pihak Bawaslu Sumut yang menyatakan bahwa laporan yang disampaikan kurang cukup bukti,” papar Idrus

Kecurangan yang terjadi bukan hanya masalah politik uang tapi beberapa hal yang berkaitan dengan prilaku tidak terpuji dalam masa kampanye juga bagian dari tindak kecurangan, seperti fitnah stroke yang diarahkan ke Edy Rahmayadi dan penyebaran kupon zakat palsu yang bertujuan merusak nama baik Musa Rajekshah dan keluarga.

“Fitnah dan hoax yang selalu mereka arahkan ke paslon Gubsu dan Wagubsu, H. Edi Rahmayadi dan H. Musa Rajekshah adalah bagian kecurangan terorganisir dan yang pastinya didanai oleh rang orang yang ingin mememecah belah kerukunan masyarakat Sumut dan mencederai demokrasi,” ucap Idrus.

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Supriadi, SE, MM, MSi, Ketua Pokja Humas Sumut dan Firdaus Nasution, SH selaku Ketua Relawan Monitoring Pilgubsu dan pengurus Pokja Humas Sumut lainnya yang hadir pada pertemuan tersebut. Menurut Supriadi, untuk mewujudkan pelaksanaan Pilgubsu 27 Juni 2018 yang bersih, jujur dan adil, sangat diharapkan peran aktip masyarakat dalam hal pengawasan.

Baca juga:  Santun dan Tampan, Ijeck Juga Dikagumi Wanita Lansia

“Saya telah menginstruksikan kepada Tim relawan monitoring Pilgubsu 2018 yang dibentuk oleh Pokja Humas Sumut dibawah kepemimpinan saudara Firdaus Nasution untuk terus memantau perkembangan menjelang tanggal 27 Juni dan pasca pelaksanaan pencoblosan. Tim ini akan bekerja sama dengan masyarakat berdasarkan arahan dan petunjuk dari Tim Pemenangan Eramas,” kata Supriadi.

Ditambahkan oleh Firdaus Nasution, SH bahwa selain memantau dan mengawasi pelaksanaan Pilgubsu 2018, Tim relawan monitoring yang dipimpinnya juga akan mengapresiasi warga yang berhasil meangkap pelaku money politic.

“Kami akan memberikan penghargaan dalam bentuk uang kepada siapa saja warga masyarakat yang berhasil menangkap pelaku money politik menjelang tanggal 27 Juni dan jumlah dana yang akan kami berikan adalah sepuluh kali lebih besar dari jumlah yang diterima oleh terduga pelaku money poltic dari pihak yang menyuruhnya,” urai Firdaus.

Tujuan pemberian apresiasi kepada masyarakat yang berhasil meanangkap pelaku money politik didasari pada keinginan Pokja Humas Sumut untuk membantu mencegah terjadinya kecurangan.

Baca juga:  Al-Washliyah: Aturan Bawaslu Sumut Tendensius Kepada Umat Islam

“ Saat ini kami tidak bisa berharap banyak pada kinerja lembaga pengawas Pilkada di Sumatera Utara makanya satu satunya cara adalah mengajak masyarakat untuk ikut berperan secara aktip mengawasi pelaksanaan Pilgubsu,” jelasnya.

Ditambahkan oleh Firdaus bahwa ancaman hukuman bagi para pelaku money poltik telah diatur dalam Undang Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dengan sangsi hukuman maksimal 72 bulan masa kurungan dan denda sebesar 1 milyar rupiah.

“ Saya yakin tidak akan ada pihak pihak yang mau bertanggung jawab dan membantu tersangka pelaku money politik bila sudah berhadapan dengan hukum. Untuk itu kami berharap kepada warga untuk berpikir seribu kali bila ada orang orang yang tidak bertanggung jawab mengajak untuk melakukan money politik kepada masyarakat di Sumatera Utara karena imbalan yang didapat pasti tidak sesuai dengan resiko yang dihadapi. Dan yang pasti tindakan money politik adalah prilaku yang bertentangan dengan hukum dan Undang Undang,” tandasnya.

Penulis: Asmojoyo
Editor: Asmojoyo

Loading...

Komentar Facebook

To Top