Pilkada

Surat Perintah Subuh Berjamaah Polda Sumut Viral, Tokoh Masyarakat: Melukai Umat Islam

Surat Perintah Polda Sumut/Istimewa

PUBLIKA.CO.ID- Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara dengan Nomor: Sprin/1472/VI/2018 terkait Sholat Subuh berjamaah pada hari pencoblosan Pilkada  27 Juni 2018  viral di media sosial, Selasa (26/6/2018) malam.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Wakapolda Sumut Brigjend Pol Agus Andriyanto itu berisi empat (4) perintah.

1. Disaming tugas dan tanggung jawab sehari-hari ditunjuk untuk melaksanakan Sholat Subuh berjamaah di Masjid sesuai Ploting di Wilayah Kota Medan dan Sekitarnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018.

2. Dalam pelaksanaan tugas agar berpedoman kepada arahan dan petunjuk pimpinan.

3. Surat perintah ini berlaku tanggal 27 Juni 2018.

4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Surat Perintah Polda Sumut/Istimewa

Sebagaimana diketahui, sejak satu pekan lalu seruan untuk meramaiakan Subuh berjamaah dikeluarkan oleh para ulama dan ustadz. Bahkan, seruan itu juga dikeluarkan dalam bentuk spanduk, beredar di banyak titik di seluruh Sumatera Utara.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat yang juga merupakan Ketua Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Sumut Ikhyar Velayati Harahap, surat perintah tersebut melukai hati umat Islam.

“Surat perintah Polda Sumut yang memerintahkan aparat polisi untuk melaksanakan sholat Subuh sangat melukai umat Islam. Pertama, bahwa ibadah merupakan hal yang sangat privasi sifatnya, seseorang beribadah merupakan atas kesadaran dan juga keimanan, bukan atas surat perintah. Kedua, orang beribadah harus ikhlas niatnya bukan karena perintah atasan. Ketiga, negara tidak boleh mengintervensi keyakinan seseorang,” katanya saat diwawancarai Publika.

Selain itu, lanjut Ikhyar, umat Islam akan merasa masjid dan kegiatan ibadahnya dicurigai.

“Padahal umat Islam nerupakan mayoritas di negara ini. Surat perintah dan penugasan ini bisa ditafsirkan polisi berpihak pada salah satu paslon,” ujarnya.

Ikhyar berharap, seluruh pihak terkait dalam pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Sumut dapat menjaga ketenangan seluruh masyarakat.

“Kenapa tidak ada perintah kepada polisi juga untuk memantau atau mengikuti kegiatan ibadah minggu di gereja, atau di vihara dan tempat ibadah non Muslim lainnya, kenapa hanya di masjid dan hanya ibadah kaum muslimin,” tandasnya.

Penulis: Asmojoyo
Editor: Asmojoyo

Komentar Facebook



Loading...
To Top