Nusantara

Tragedi Beruntun Tenggelamnya Kapal Motor, LAPK Nilai Pengawasan Pemerintah Gagal

EVAKUASI KORBAN SESAAT SETELAH KAPAL TENGGELAM DI DANAU TOBA/ISTIMEWA

PUBLIKA.CO.ID- Tragedi tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba Sumatera Utara (Sumut) dan KM Lestari Maju di Selayar Sulawesi Selatan menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah yang terkesan mengabaikan keselamatan penumpang.

Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Padian Adi Siregar mengatakan, waktu kejadian tenggelamnya kedua KM yang berdekatan menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah.

“Pemerintah terlalu fokus melakukan pengawasan transportasi darat, tetapi terkesan lalai pada transportasi penyeberangan khususnya kapal penyeberangan rakyat,” ujarnya, Rabu (4/7).

Tidak ketatnya pengawasan manifesto penumpang oleh syahbandar menurutnya patut diduga menjadi penyebab tenggelamnya kapal akibat over kapasitas. “Bagaimana mungkin, penumpang yang harusnya 40 orang, tetapi kapal membawa 200 orang ditambah kenderaan. Faktor keselamatan penumpang juga luput dari pengawasan pemerintah seperti kelayakan kapal, tidak adanya pelampung, dan life jacket,” ucapnya.

Baca juga:  BKKBN Sumut: Angka Remaja Jadi Ibu di Kota Lebih Tinggi dari Desa

Hal itu yang menjadi penyebab kapal tenggelam, banyak menimbulkan korban jiwa akibat penumpang tidak pandai berenang dan bertahan hidup di perairan.

Momentum hari besar harusnya membut pemerintah meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan secara ketat. Namun ironisnya, justru terjadi mayoritas oknum pemerintah membuka peluang pelaku transportasi melakukan pelanggaran.

“Melonjaknya jumlah penumpang seringkali menjadi ajang mencari keuntungan pribadi dan mengabaikan faktor keselamatan penumpang,” ungkapnya lagi.

Baca juga:  FAJI Sumut 2018 – 2022 Dilantik, Usung Misi Prestasi dan Penyelamatan Lingkungan Sungai

Untuk itu kata dia, presiden harus melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap Kementerian Kemartiman, gubernur dan bupati dan pemangku kepentingan lainnya karena dinilai lalai menjalankan fungsi pengawasan yang mengakibatkan banyak korban jiwa.

“Sungguh naïf sekali pemerintah dianggap berhasil membangun infrastruktur transportasi darat, tetapi gagal melakukan pengawasan transportasi penyeberangan bahkan banyak jatuh korban jiwa,” ungkapnya.

Di sisi lain kata dia, pemerintah harus berempati dengan melakukan upaya penyelamatan terhadap korban yang hilang baik yang masih selamat atau sudah meninggal untuk mengurangi kesedihan keluarga korban.

Baca juga:  30 Persen Ibu di Sumut Jarangkan Kelahiran Dengan Jarak 5 Tahun

“Tentu santunan terhadap korban juga yang kemudian harus dipikirkan pemerintah sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Apakah kemudian pemerintah memaksa pelaku usaha penyeberangan harus memberikan ganti rugi kepada korban. Penumpang harus mendapatkan haknya termasuk ganti rugi dan santunan bagi keluarga penumpang yang meninggal, karena telah membayar jasa angkutan,” pungkasnya.(syukri amal)

Komentar Facebook



Loading...
To Top