Demokratia

Bahas Anggaran, Pemprovsu Didesak Libatkan Edy-Musa

Pengurus dan pendiri Pokja Humas Sumut: (kiri-kanan) Mirza Syahputra, Supriadi, Abdul Salim dan Indra Gunawan.(ist)

PUBLIKA.CO.ID- Kelompok Kerja (Pokja) Humas Sumut mendesak Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) untuk segera melibatkan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah dalam proses pembahasan anggaran. Keikutsertaan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut terpilih itu penting agar segera bisa merealisasikan visi-misinya.

“Pelibatan gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam proses pembahasan anggaran kami kira amat penting menjadi perhatian bersama, terutama Pemprovsu yang kini dipimpin seorang penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Eko Subowo, utusan pusat. Kita tidak ingin Pak Edy dan Pak Ijeck (sapaan akrab Musa Rajekshah) gagal meletakkan pondasi pembangunan Sumut di 100 hari kerja pertamanya lantaran tidak singkronnya dukungan anggaran,” ujar Ketua Pokja Humas Sumut, Supriadi, SE, MM, MSi di Medan, Minggu (8/7).

Pokja Humas Sumut dalam konferensi pers, yang dihadiri Sekretaris Mirza Syahputra, Bendahara Abdul Salim, dan Indra Gunawan selaku salah satu pendiri organisasi sosial yang menghimpun kalangan profesional itu berharap, desakan tersebut bisa sampai kepada pihak berkompeten dalam tempo cepat, serta menjangkau dan menjadi pengetahuan publik.

Baca juga:  Warga Dolok Masihul Ramai-ramai Beri Dukungan Ke Herri Zulkarnain

Supriadi menjelaskan, mengingat tahun buku anggaran saat ini sudah memasuki semester II 2018, dalam waktu dekat segera disusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) 2018, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Dengan begitu, sebagai pemenang Pilkada di Sumut, ERAMAS (Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah) lah yang nantinya akan menjalankan anggaran tersebut.

“Kita tidak menginginkan gubernur dan wakil gubernur pilihan rakyat itu nantinya terpaksa menjalankan program kerja maupun anggaran yang disusun orang lain. Artinya, tidak berdasarkan visi maupun misinya sebagai pemimpin yang menjalankan amanah rakyat Sumut,” tukas master ilmu manajemen yang juga peraih gelar Certified Human Resource Analyst (CHRA) tersebut.

Indra Gunawan menambahkan, pihak lain yang patut turut didesak untuk segera melibatkan Pasangan ERAMAS dalam proses pembahasan anggaran dan program pembangunan bagi daerah ini adalah DPRD Sumut. Sebab, sebagai counterpart (lembaga pembanding) pemerintah, DPRD Sumut berhak menyetujui ataupun menolak rancangan yang diajukan Pemprov Sumut.

Baca juga:  KPU Medan Lakukan Sosialisasi Pemilu Berbasis Keluarga

“Pak Edy dan Pak Ijeck akan kehilangan waktu satu tahun, jika tidak segera dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran dan program pembangunan. Sebab, untuk kurun waktu satu tahun ke depan, keduanya hanya menjalankan apa yang sudah disusun orang lain. Pak Eko Subowo yang ditunjuk oleh Mendagri sebagai Pj Gubsu pasca purna tugasnya Tengku Erry dan Bu Nurazizah Marpaung kita yakini tidak utuh memahami kebutuhan Sumut, apalagi bila diharap memahami visi-misi Pak Edy-Pak Ijeck,” ucap Indra.

Baik Indra, Supriadi, Mirza maupun Abdul Salim sepakat menilai Pemprov Sumut yang dikendalikan Pj Gubsu Eko Subowo dengan sengaja menggagalkan realisasi visi-misi Pasangan ERAMAS, setidaknya untuk kurun waktu satu tahun, jika tidak segera melibatkan pasangan pilihan rakyat itu dalam penyusunan anggaran. Dan, ini akan menimbulkan kemarahan warga Sumut.

Baca juga:  KPU Medan Tetapkan DPT Pilpres 1,6 Juta Pemilih

“Apa yang berlaku di Jakarta, saat Pemprov DKI membentuk tim transisi dengan melibatkan Anis-Sandy sebagai gubernur/wakil gubernur terpilih, sebenarnya bisa dijadikan yurisprudensi (acuan hukum),” ungkap Indra.

Abdul Salim menambahkan, pelibatan pemimpin terpilih dalam proses penyusunan anggaran merupakan hal mendasar dalam proses peralihan pimpinan hasil kontestasi demokrasi. Dan, tidak terpenuhinya hal mendasar seringkali membuat pemimpin terpilih gagal menjalankan visi-misinya.

“Ini kali ketiga Sumut menyelenggarakan pemilihan gubernur/wakil gubernur langsung. Dua periode sebelumnya, boleh dibilang kita gagal mengawal proses peralihan pimpinan. Kita tidak ingin terulang lagi. Mari kita kawal bersama,” ucapnya.(syukri amal)

Komentar Facebook



Loading...
To Top