Nusantara

Lindungi Habitat Gajah, Aceh Bangun MoU

Parapihak di Provinsi Aceh menandatangani MoU perlindungan habitat gajah di Kabupaten Aceh Jaya (Foto: Cru-Aceh)

PUBLIKA.CO.ID – Tingginya intensitas konflik Gajah di wilayah pengelolaan habitat  tentu mengancam kelestarian populasi gajah, ketiadaan kawasan konservasi dikawasan hutan Kabupaten Aceh Jaya dinilai membutuhkan alternatif lain untuk mengelola habitat sehingga konflik dapat ditangani secara permanen. Selain itu adanya tim respon cepat dalam penanganan konflik, serangkaian strategi barrier dan sistem peringatan dini melengkapi strategi komprehensif yang memberikan latar belakang pentingnya prgogram kolaboratif dilakukan.

Loading...

Untuk itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Aceh dan Lembaga CRU-Aceh menandatangi MoU Kerjasama pengelolaan habitat Gajah Sumatera di Aceh Jaya. MoU ini ditandangani di Kantor DLHK Provinsi Aceh, Kamis (12/7).

Dalam sambutannya Kepala Dinas LHK Aceh, Sahrial berharap kedepannya harus ada program yang dapat menjawab permasalahan konflik gajah dan kebutuhan pelestarian gajah dan satwa lainya yang berdampak jangka panjang.

“Pengelolaan habitat secara kolaboratif ini diharapkan menjadi salah satu jawabnya. pengelolaan habitat gajah sebagai satwa kunci ini juga melibatkan masyarakat secar aktif. Apresiasi juga diberikan kepada BKSDA Aceh dan Lembaga CRU Aceh yang telah berinisiatif membangun kolaborasi pngelolaan kawasan ini.” Ujar Sahrial

Baca juga:  Mobil Ditarik Menunggak Cicilan, Debitur Kalap, Bakar Kantor Leasing

Sementara itu Kepala BKSDA Aceh, Sapto Aji Prabowo menjelaskan bahwa program ini merupakan langkah yang sidikit lebih maju dalam upaya pelestarian gajah dan mitigasi konflik antara gajah dan manusia. Sebelumnya Kata Sapto pihaknya sudah melakukan sosialisasi dengan pemkab Aceh Jaya dalam hal rencana pembangunan  barrier gajah di beberapa titik yang sering terjadinya konflik gajah, hal ini guna meminimalisasi singgungan antara masyarakat dengan gajah.

“Kita berharap program ini dapat berjalan dengan baik. minimal satu wilayah bisa di minimalisir konflik gajah dengan lebih baik di kabupaten Aceh Jaya. Skema pengelolaan yang sedang dilakukan adalah secara kolaboratif melalui sebuah konsorsium yang terdiri dari BKSDA Aceh, KPH wilayah I dan lembaga CRU Aceh yang didukung oleh skema pendanaan dari TFCA Sumatera,” jelasnya Sapto Aji

Kepala KPH wilayah 1, Fajri mengatakan sebagai pemangku kawasan pengelolaan  hutan yang masuk dildalamnya kawasan hutan Kabupaten Aceh Jaya mengucapkan terima kasih kepada BKSDA Aceh dan CRU Aceh,  dimana menurut Fajri walaupun terkait persolan satwa gajah ini bukan merupakan tupoksi dari instansinya, namun harus ikut bertanggung jawab dalam pengelolaannya guna  mensejahterakan masyarakat sekitar hutan demi terwujudnya hutan lestari masyarakat sejahtera.

Baca juga:  Sepesialis Perampok Ponsel Diringkus, Lebih 20 Ponsel Hasil Curian Diamankan Bersama Dua Pelaku

“Pengalaman  Ketika saya terjun ke masyarakat, permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat adalah gangguan dari gajah, dan ini menjadi kendala dalam menjalankan program Pemkab setempat terkait perkebunan di Aceh Jaya.  Saya berharap program dan kerjasama ini dapat terjalin dengan baik dan berjalan sesuai harapan.” Ujar Fajri

Di kesempatan yang sama, Direktur CRU-Aceh, Wahdi Azmi mengganggab MOU ini adalah momentum yang sangat baik, MOU dan pengesahan rencana pengelolaan kolaboratif ini mengaktualisasikan sinergitas pemerintah Aceh dan Pusat melalui UPT BKSDA, bahkan Wahdi menilai pihaknya sebagai civil society juga diberikan ruang untuk dapat bersinergi.

Wahdi menyampaikan kilas-balik kolaborasi ini dibangun dimana konflik gajah terjadi di hampir setiap sudut wilayah teresterial Aceh. Meskipun Provinsi Aceh sebenarnya mempunyai cukup habitat gajah, akan tetapi kawasan habitat tersebut belum dilakukan pengelolaan secara aktif untuk tujuan pelestarian gajah yang juga menitikberatkan aspek penaanganan konflik gajah liar dengan masyarakat.

Baca juga:  Bayi Perempuan Dalam Kardus Ditemukan Warga di Medan

“Di Aceh Jaya tidak ada satupun kawasan konservasi gajah berada didalam kawasan hutan yang dipangku oleh KPH1, dengan kerjasama ini kita sesungguhnya tidak mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban baru, tapi harus dipandang sebagai upaya mendukung dan memperkuat manajemen KPH dalam mengelola hutan yang juga kawasan perlindungan gajah, dan ini sudah dituangkan dalam pembaharuan rencana pengelolaan hutan jangka Panjang KPH1, jelasnya.

Wahdi menambahkan, Pemerintah Aceh juga sudah lama mensupport secara finansial untuk beberapa unit CRU yang ada di berbagai daerah, program ini justru mulai menyasar kepada strategi yang lebih fundamental dan berdampak jangka panjang dengan pengelolaan habitat secara aktif.

“Program Aceh Jaya ini akan dilaksanakan selama 3 tahun dan diproyeksikan untuk dapat mendukung kegiatan-kegiatan mitigasi konflik gajah diwilayah Aceh Jaya, monitoring hutan dan pergerakan gajah liar melalui GPS collar, menerapkan strategi barrier buatan dengan berorientasi pada penguatan formasi barrier alami yang ada. Kami berterimakasih kepada TFCA Sumatera yang telah mendukung pendanaan dari program kerjasma ini.” Ujar Wahdi. (rel/admin)

Loading...

Komentar Facebook

To Top