Opinia

Tritura Untuk Jokowi

Alwi Hasbi Silalahi/Ist

Oleh: Alwi Hasbi Silalahi

PUBLIKA.CO.ID- 20 Oktober 4 tahun lalu Presiden Jokowi mengucapkan sumpah mengemban amanah sebagai presiden Republik Indonesi. Berbagai kebijakan yang sifatnya insidentil maupun program yang sesuai dengan janji-janji kampanye sudah dterapkan,setidaknya ada 63 janji yang disampaikan kala itu, baik pada bidang ekonomi, politik, hukum, maupun sosial masyarakat.

Dengan modal semangat Nawacita degan tagline revolusi mental, Presiden menjalankan pemerintahannya dengan dibantu menteri menteri dalam Kabinet Kerja. Berbicara tentang hal itu, masih sangat banyak cita cita masyarakat sesuai janji yang diucapkan Presiden Jokowi yang masih belum terealisasi. Berkenaan dengan ini saya ingin menuliskan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yang perlu disampaikan kepada Presiden Jokowi di satu tahun sisa masa kerjanya sebagai presiden pada periode ini.

Tutaskan Pelanggaran HAM Berat

Tepat pada 4 tahun pemerintahan Jokowi hari ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mengeluarkan catatan merah untuk Presiden Jokowi. Catatan ini dikeluarkan karena Komnas HAM melihat tidak adanya gerakan yang dilakukan pemerintah selama ini untuk memulai penuntasan kasus HAM berat sesuai yang dijanjikan.

Seperti dilasir viva.co.id, Tautan Damanik menjelaskan Komnas HAM telah menyerahkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu kepada Jaksa Agung. Adapun kasus yang diserahkan di antaranya peristiwa 1965/1966, Peristiwa penembakan misterius (Petrus) 1982-1985, peristiwa penghilangan paksa aktivis tahun 1997-1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998, peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Wasior Wamena 2000-2003.

Persoalan ini dianggap sangat penting sejatinya karena adanya simpang siur kabar tentang oknum oknum yang terlibat dalam kejadian tersebut. Beberapa tragedi besar kemanusiaan yang terjadi di Indonesia ini juga masih menyisakan luka mendalam khususnya bagi keluarga keluarga korban yang ditinggalkan.

Presiden Jokowi juga menjanjikan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat ini ketika berkampanye, namun kini janji janji itu kian berat direaliasikan mengingat beberapa orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran itu berada di sekeliling Presiden bahkan ada yang menjadi menterinya.

Stabilitas Ekonomi

Hingga hari ini agaknya sudah tidak terhitung lagi banyaknya aksi demonstrasi yang menuntut Presiden Jokowi untuk menstabilkan kondisi ekonomi khususnya harga Nilai Tukar Rupiah yang masih memprihatinkan. Hingga hari ini, nilai tukar rupiah masih tercatat diatas 15.000.

Bukan hanya itu, pemerintah Jokowi juga kurang tanggap mengenai impor bahan pangan yang masih terus terjadi. Hal ini juga berkaitan dengan realisasi janji Jokowi untuk menghentikan impor bahan pangan ke Indonesia. Namun hari ini kita berulangkali disuguhkan kabar impor bahan-bahan pangan.

Menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat Impor Indonesia baik barang konsumsi dan lainnya naik 62,17 % pada Juli 2018. Hal ini tentu meresahkan masyarakat khususnya petani petani lokal.

Gejolak Sosial Masyarakat

Satu lagi yang menjadi tugas yang belum ada tanda tanda penyelesaiannya oleh pemerintah adalah adanya gejolak diantara masyarakat. Hal ini memang bukan menjadi objek yang masuk kedalem janji kampanye 2014, namun pertentangan pertentangan yang terjadi di antara masyarakat masih menjadi hal yang menakutkan. Bukan tanggung tanggung, masalah ini mengancam perdamaian didalam negara.

Kemarin saja misalkan, baru saja terjadi penghadangan salah satu ulama di Manado oleh sekelompok orang. Habib Bahar yang ingin menyampaikan ceramah dihadang oleh kelompok adat, hal ini diperparah dengan reaksi emosional yang ditunjukkan jamlah dari habib Bahar sehingga hampir saja terjadi bentrokan antar dua kelompok masyarakat itu.

Kejadian kejadian ini tentu harus disikapi secara cepat dan tepat mengingat ancaman yang ditimbulkan bisa sangat berpengaruh terhadap kehidupan bernegara. Tiga Tuntutan Rakyat ini menjadi tugas rumah yang harus diselesaikan Jokowi disisa masa jabatannya.

Penulis adalah Ketua Umum Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara

Komentar Facebook



Loading...
To Top