Nusantara

Empat Kenegerian Serahkan Usulkan Hutan Adat pada Bupati Kampar

PUBLIKA.CO.ID – Provinsi Riau segera memiliki Hutan Adat pascapenyerahan usulan hutan adat oleh 4 kenegerian di Kabupaten Kampar. Usulan ini menyambut kebijakan Perhutanan Sosial yang digadang-gadang pemerintah.

Loading...

Secara Nasional, target perhutanan sosial mencapai 12,7 juta hektare, sementara Riau mendapat jatah mencapai 1,38 juta hektare hingga 2019.

Bupati Kampar, H. Azis Zaenal, SH, MM telah menerima usulan 4 kenegerian tersebut pada 13 September 2018. Keempat kenegerian adalah Kenegerian Batu Sanggan, Gajah Bertalut, Petapahan dan Kuok.

Datuk Khalifah Luhak Batu Sanggan, Suparmantono Datuk Godang menyebut dirinya sudah bertemu langsung dengan Bupati untuk penyerhan usulan. Dia mewakili Kenegerian Batu Sanggan dan Gajah Betalut. Kedua Kenegerian ini berada dalam wilayah adat Kekhalifah Luhak Batu Sanggan

“Penyerahan usulan dilakukan di kawasan hutan Imbo Putui di Desa Petapahan. Total usulan sebanyak 12.372 hektare,” ungkapnya.

Baca juga:  Viral! Pergoki Pecandu Narkoba, Polisi Ini Mendadak Jadi "Koboi"

Hutan adat, lanjut Datuk Godang, merupakan bentang alam yang dikelola berdasarkan kearifan adat.

“Kami berharap bisa mengelola hutan. Selain untuk melestarikannya, tapi juga mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat,” ucapnya.

Ditemui di sela kesibukannya di Pekanbaru (29/10), Datuk Godang menyebut penetapan hutan adat ini tentu memberikan peluang legal pada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih leluasa menetapkan aturan-aturan adat untuk mengelola kawasan hutannya.

“Karena hutan adalah keseharian kami,” tandasnya.

Hutan, lanjut Datuk Godang, layaknya pasar tempat segala kebutuhan hidup dapat dipenuhi. Bagi dirinya dan masyarakat adat, hutan sebagai pasar terbagi atas tiga bentuk.

“Pertama, pasar untuk berkebun. Dari kebun, kami mendapatkan kebutuhan pokok. Terutama beras. Selain itu ada juga rempah-rempah, sayuran dan minyak makan yang dapat diolah sendiri,” jelasnya.

Baca juga:  Nelayan Ungkap Keanehan Sebelum Kapal Wakapolres Labuhanbatu Tenggelam

Kedua, lanjutnya, hutan adalah pasar air. Selain sebagai sarana transportasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan air, sungai juga menyediakan ikan.

“Kami punya kearifan lubuk larangan. Saban musim kemarau tiap tahunnya, lubuk larangan dipanen. Hasil panen ikan dibagikan kepada masyarakat. Sebagian hasil ikan dilelang dan uangnya dimanfaatkan untuk pembangunan,” papar Datuk Godang.

Ketiga adalah pasar hutan itu sendiri, lanjutnya. Hutan menyediakan kebutuhan pembangunan karena kayunya dapat dimanfaatkan. Bagi masyarakat adat, pengambilan kayu terbatas hanya untuk keperluan pembangunan fasilitas umum dan membuat rumah tinggal.

“Hutan juga menyediakan protein. Kami mendapatkan binatang untuk dimakan dari hutan, seperti kancil. Hutan menyediakan buah-buahan dan hasil hutan non kayu lainnya, seperti rotan dan madu,” katanya.

Batu Sanggan sendiri merupakan wilayah kenegerian yang berada di wilayah konservasi Bukit Rimbang Bukit Baling. Walau demikian, tidak menutup kemungkinan untuk pengembangan inisiatif hutan adat. Hal tersebut diungkap Direktur Perkumpulan Bahtera Alam, Harry Oktavian.

Baca juga:  Nobar Film G30S/PKI, Ini Kata Kapolrestabes Medan

Menurut Harry, pengembangan hutan adat menjadi salah satu skema perhutanan sosial di Riau. Selain hutan adat, ada pula skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan.

Keempat hutan adat yang diusulkan, sambungnya, akan membuka peluang bagi wilayah adat lain untuk mengusulkan skema hutan adat. Dengan demikian, target Privonsi Riau untuk perhutanan sosial dapat segera dikejar.

“Target ini akan menyumbang pada pencapaian luasan area perhutanan sosial di Riau. Walaupun tidak terlalu signifikan, tapi pengukuhan Bupati menjadi penting karena akan memunculkan preseden baik,” tandas Harry.(*)

Loading...

Komentar Facebook

To Top