Demokratia

HMI Sumut Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi ASN

PUBLIKA.CO.ID- Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Provinsi Sumatera Utara menjadi penyumbang terbanyak terbanyak Aparatur Sipil Negara (ASN) tersangka korupsi belum diberhentikan. Tercatat ada 5 Provinsi dengan jumlah tertinggi ASN terlibat kasus korupsi yakni Sumatra Utara sebanyak 298 orang, disusul Jawa Barat 193 orang, Riau 190, NTT 183 dan Papua 146 orang.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Badko HMI Sumut M. Alwi Hasbi Silalahi mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan untuk segera memeriksa dan memberikan ketetapan hukum kepada ASN yang terlibat kasus korupsi itu.

Baca juga:  Diskusi Badko HMI Sumut-DPP KNPI: Pemuda Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Hasbi yang ditanyai di Sekretariat Badko HMI Sumut Jalan Adinegoro Medan (7/11/2018) menjelaskan ketetapan hukum ini dianggap penting agar pimpinan daerah khususnya Sumatera Utara dapat memberikan sanksi kepada ASN yang terlibat kasus korupsi.

“Kita mendesak KPK maupun Kejaksaan agar segera memproses hukum baik itu penetapan status hingga penangkapan kepada ASN yang terlibat kasus korupsi, inikan penting disegerakan agar bapak Gubernur ataupun pimpinan daerah lainnya bisa memberikan sanksi kepada jajarannya yang terlibat” ungkap Hasbi.

Baca juga:  Dadang Jemput Aspirasi Petani Kopi Sipirok Menuju Senayan

Menurut Hasbi, angka yang dikeluarkan oleh BKN tentu memiliki data yang konkrit, hal ini menurutnya bisa dijadikan acuan aparat penegak hukum untuk memperoses ASN yang terlibat kasus korupsi dengan lebih cepat.

Lebih lanjut Hasbi menegaskan adanya proses hukum oleh aparat penegak hukum dan pemberian sanksi oleh pimpinan daerah sebagai sarana penyegaran ASN di lingkungan pemerintahan, menurutnya visi misi pimpinan daerah akan berjalan dengan dukungan ASN yang bersih dari berbagai kasus khususnya korupsi.

Baca juga:  Diskusi Badko HMI Sumut-DPP KNPI: Pemuda Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

“BKN kan sudah mengeluarkan data, itu sudah cukup membuktikan kalau Sumut kita ini masih dipenuhi pelaku korupsi. Untuk itu dengan data yang ada para penegak hukum kiranya segera mengambil tindakan, kedepan pemerintahan khususnya provinsi Sumatera Utara dapat lebih Bermartabat dengan lingkungan pemerintahannya yang bersih dari ASN korup,” tandasnya.

Reporter: Ahmad Arfah Fansury
Editor: Asmojoyo

Komentar Facebook



Loading...
To Top