Demokratia

Putusan MA Soal Kader Partai tak Boleh Jadi Caleg DPD Dianggap Telat

Mahkamah Agung Menangkan Gugatan Oesman Sapta Odang

PUBLIKA.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Hanura I Gede Pasek Suardika, menyebut putusan MA yang memenangkan gugatan Ketum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) hal yang wajar. Sedangkan putusan MK yang melarang kader parpol menjadi caleg DPD dianggap telat.

“Ketika putusan itu (putusan MK) disampaikan, itu tahapan pendafataran sudah selesai sudah masuk verifikasi bahkan pengumuman sampai kemudian di CS (calon sementara). Jadi ketika pengumuman sudah masuk, otomatis tahapan pendaftaran pasal pasalnya sudah mati suri. Tidak boleh dikembalikan lagi,” ujar Pasek kepada wartawan di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Baca juga:  Dadang Jemput Aspirasi Petani Kopi Sipirok Menuju Senayan

Menurut Gede, putusan MK bisa dilaksanakan, namun berlaku mulai Pemilu 2024.

“Karena peraturan kesannya jadi berlaku surut, itu nggak boleh. Jadi, sama-sama benar, tetapi dalam pemilu saat ini memang tetap belum bisa berlaku, kenapa? Karena putusan MK-nya terlambat sih,” sambungnya.

Mahkamah Agung (MA) sebelumnya memenangkan judicial review yang diajukan Oesman Sapta Odang (OSO). MA memutuskan Pemilu 2019 bisa diikuti calon anggota DPD yang juga pengurus Parpol.

Baca juga:  Diskusi Badko HMI Sumut-DPP KNPI: Pemuda Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Kasus bermula saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan calon DPD dilarang rangkap jabatan dengan pengurus Parpol. Putusan MK itu ditindaklanjuti KPU dengan mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.
(dtk/aik/fdn)

Komentar Facebook



Loading...
To Top