Nusantara

Ini Kronologi Persidangan Mantan Kadis PU Deliserdang Sebelum Buron dan Ditangkap

Mantan Kepala Dinas PU Deliserdang, Ir Faisal (kanan) pasca ditangkap tim intelijen pimpinan Kejati Sumut.(ist)

PUBLIKA.CO.ID- Sebelum akhirnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Deliserdang, Jumat (9/11), rentetan persidangan terjadi pada kasus yang menjerat mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Deliserdang, Ir Faisal, sebelum akhirnya Mahkamah Agung (MA) memvonisnya 12 tahun penjara hingga buron.

Bermula saat Kejari Deliserdang mendakwa Faisal mengalihkan kegiatan-kegiatan yang terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Dinas PU Deliserdang dari kegiatan bersifat tender menjadi kegiatan swakelola. Tim Kejari menyebut, kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp105,83 miliar.

Pada 22 Agustus 2013, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara bagi Faisal dan denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Faisal tidak dihukum membayar uang pengganti kerugian negara. Hakim beralasan jaksa tidak dapat membuktikan nilai kerugian yang disebut mencapai Rp105,83 miliar.

Baca juga:  Wah, Ustad Tengku Zulkarnain Semarakkan Tablig Akbar Masjid Noer Ida Deliserdang

Dalam putusan di Pengadilan Tipikor Medan tersebut, dua hakim anggota dari total lima hakim berbeda pendapat (dissenting opinion). Dua hakim, yakni Sugiyanto dan Kemas Ahmad Djauhari tidak sepakat bahwa Faisal divonis melanggar Pasal 3 Ayat 1 UU Tipikor. Kedua hakim ini menilai seharusnya Faisal dibebaskan dari dakwaan JPU.

Sementara sebelumnya, dalam tuntutannya pada 19 Juni 2013, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan dengan hukuman delapan ptahun penjara dan membayar uang pengganti Rp52 miliar. Jika harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, hakim diminta memidananya dengan 4 tahun penjara. Atas vonis tersebut, JPU menyatakan banding.

Tak disangka, Pengadilan Tinggi (PT) Sumatera Utara (Sumut) malah memberatkan hukuman Faisal menjadi 12 tahun penjara dari 1,5 tahun hasil putusan Pengadilan Tipikor Medan.

Baca juga:  Kejati Sumut Sebut Kasus Dokumen Palsu JR Saragih Kedaluwarsa

Ketua Majelis Hakim Tinggi Sumut, TH Pudjiwahono juga mewajibkan Faisal, membayar denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, karena dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi  dengan  mengalihkan kegiatan-kegiatan yang terdaftar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Deliserdang dari kegiatan bersifat tender (lelang) menjadi kegiatan swakelola dari 2007-2010.

Wakil Ketua PT Sumut, Mahmud Rahimi mengatakan, Faisal dalam kasus korupsi Dinas PU Deliserdang telah diputus majelis hakim PT Sumut pada 20 Desember 2013 kemarin dengan hukuman selama 12 tahun penjara denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa dengan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp98 miliar lebih. Dengan ketentuan, jika terpidana Faisal tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang kerugian negara.

Baca juga:  Dorong Sumatera Utara Aerotropolis 2024, HMI Sumut Gelar Seminar Nasional

“Jika tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama lima tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan,” kata TH Pudjiwahono dalam amar putusannya.

Namun, pasca Mahkamah Agung (MA) yang diketuai majelis hakim Syarifuddin dengan anggota MS Lumme dan Syamsul Rakan Chaniago, menjatuhkan hukuman 12 tahun pada 16 Februari 2016, dia kabur. Praktis, saat ditangkap Jumat (9/11) lalu, dia sudah buron selama dua tahun sembilan bulan.(Syukri Amal)

Komentar Facebook



Loading...
To Top