Demokratia

Akademisi UIN: Tabayun Cara Efektif Tepis Hoaks

PUBLIKA.CO.ID – Di era digital saat ini berita bohong atau hoax sering bermunculan khususnya di media sosial. Hoax yang muncul itu sering dipergunakan untuk menyudutkan salah satu pihak yang menjadi peserta pemilu.

Akademisi UIN Sumut, Irwansyah menilai ada cara untuk bisa menangkal hoax atau berita bohong yakni dengan cara tabayun atau klarifikasi.

“Informasi yang diterima itu jangan langsung dicerna, harus difilter/disaring. Cara menangkal hoax dengan cara tabayyun,” ujar Irwansyah saat diskusi publik yang diselenggarakan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumut di Kampus UIN Sumut, Kamis (10/1/2019).

Baca juga:  Maju Sebagai Caleg DPR RI, Parlinsyah Harahap Usung Jargon "Harapan Masa Depan"

Di tahun politik, kata dia, segala sesuatu atau cara akan dipergunakan untuk bisa meraih kekuasaan. Disisi lain, ia juga tidak sepakat agama dijadikan alat untuk meraih kekuasaan.

“Agama itu sakral, tidak boleh dipermainkan apalagi ketika untuk meraih kekuasaan,” tutur mantan Komisioner KPU Kota Medan itu.

Sementara itu, Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sumut, Irfan Nasution meminta agar dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dapat lebih tanggap terhadap isu yang berkembang dimasyarakat.

Baca juga:  Sambut Dies Natalis, Cipayung Sumut Akan Gelar Dialog "Menakar Netralitas Aparat Negara di Pemilu"

“Mengenai kotak suara yang berbahan karton dan kisi-kisi yang akan diberikan kepada pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden itu tidak terbantahkan. Tapi, KPU RI lambat memberikan penjelasan kepada masyarakat, sehingga isunya menjadi liar,” imbuhnya.

Yang terjadi saat ini, lanjut Irfan, KPU RI baru memberikan penjelasan setelah informasi menjadi liar ditengah-tengah masyarakat.

“KPU memiliki PPID (Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Tapi, itu tidak berfungsi dengan maksimal,” jelasnya.

Baca juga:  Sambut Dies Natalis, Cipayung Sumut Akan Gelar Dialog "Menakar Netralitas Aparat Negara di Pemilu"

Irfan meyakini kedua isu tersebut tidak akan menjadi liar apabila KPU sedari awal memberikan penjelasan kepada masyarakat.

“Berikan penjelasan kepada masyarakat bahwa ada dasar hukum dari kedua isu tersebut,” paparnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif JaDI Sumut, Nazir Salim Manik. Presidium JaDI, Aulia Andri, Yenni Rambe. Komisioner Bawaslu Sumut, Marwan.

Komentar Facebook



Loading...
To Top