Nusantara

Jong Medan: Persoalan “Medan Kota Paling Kotor” Juga Tanggungjawab Gubernur

TPA Terjun/Pencarian Google

PUBLIKA.CO.IDSikap kecewa yang diungkapkan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi  terkait status Kota Medan sebagai kota paling kotor oleh Kementerian LHK mendapatkan reaksi dari Jong Medan.

Loading...

Menurut Ketua Jong Medan M. Zein, Gubernur tidak pantas untuk kecewa atas persoalan tersebut.

“Sebab persoalan itu juga bagian dari tanggungjawab Pak Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara,” katanya, Senin (21/1).

Dijelaskannya, Kota Medan adalah pusat aktivitas bagi sebagain besar masyarakat Sumatera Utara. Sampah yang ada di Kota Medan juga datang dari masyarakat di kabupaten/kota yang letaknya berdekatan.

Baca juga:  Kurangi Pencemaran Sungai, Ini Saran Pengamat Untuk Pemko Medan

“Sebagai contoh di Jabodetabek, bukan hanya dari kabupaten/kota lain, banyak sampah yang dihasilkan masyarakat dari Provinsi Jawa Barat di Provinsi DKI Jakarta. Begitu juga sebaliknya, pengelolaan sampah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, berkoordinasi dengan Bekasi (Jawa Barat),” jelas Zein.

Oleh karena itu, Jong Medan mendesak Gubernur Edy Rahmayadi agar tidak sekedar berkomentar, tapi memiliki kebijakan yang tepat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.

Baca juga:  Peringati Hari Pahlawan, Yonkav 6/NK Silaturahmi Dengan Veteran Kemerdekaan

“Berdasarkan data yang kami dapat dari Pemko Medan, sampah yang dihasilkan di Kota Medan setiap harinya adalah sebesar 2000 ton, sementara tempat penampungan akhir (TPA) hanya ada satu di Medan Marelan. Pak Edy Rahmayadi juga harus memiliki kebijakan yang mampu membantu Kota Medan sebagai pusat aktivitas masyarakat Sumatera Utara untuk menyelesaikan masalah itu,” tegasnya.

Apalagi, lanjut Zein, Kota Medan adalah ibukota Sumatera Utara, peran Gubernur sangat menentukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada.

Baca juga:  Pengemudi Grab Car "Serbu" Kantornya Di Medan

“Seharusnya sudah harus dipikirkan TPA regional dan ini wajib menjadi peran provinsi karena terkait lintas batas kabupaten/kota. Hal ini pernah terjadi ketika Kota Bandung menjadi lautan sampah karena krisis TPA. Kordinasi antar wilayah harus ada peran provinsi yang kuat dan harus diambilalih oleh gubernur,” tandasnya.

Editor: Asmojoyo

Loading...

Komentar Facebook

To Top