Demokratia

HMI Sumut: Kampanye Pemilu Damai Buat Negara Merugi Jika Aparatur Tidak Netral!

PUBLIKA.CO.ID – Momentum pemilihan umum yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang dinilai akan terhindar dari konflik jika aparatur negara dapat bersikap netral. Hal itu disampaikan Ketua Umum Badko HMI Sumut M Alwi Hasbi Silalahi kepada wartawan di sekretariat Badko HMI Sumut, Jalan Adinegoro Medan (25/1/2019).

Loading...

Menurutnya kejadian di pemilukada DKI Jakarta dan pemilukada Sumut dapat dijadikan contoh pelaksanaan pemilu yang berhasil damai walaupun menjelang terlaksananya pemilu banyak kegaduhan terjadi di Media Sosial.

Baca juga:  Tak Siapkan Tim Hukum, PAN Yakin Kadernya Bersih Dari Kasus e-KTP

Hasbi menjelaskan kedua pelaksanaan pemilukada itu harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemilu di tahun 2019 ini.

“Kalau kita lihat pilkada DKI dan Sumut kan terlihat penuh dinamika sebelum pelaksanaannya, saling serang di sosial media dan lain-lain. Tapi setelah pilkada berjalan dan mengeluarkan hasil, tidak ada lagi ribut ribut seperti sebelum pelaksanaannya. Inikan contoh baik dalam pelaksanaan pemilu” tutur Hasbi.

Baca juga:  Diskusi Badko HMI Sumut-DPP KNPI: Pemuda Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional

Lebih lanjut Hasbi meminta instansi yang kerap mengkampanyekan pemilu untuk berjalan dengan damai untuk mengutamakan kepastian integritas orang-orang yang ada di instansinya.

“Semua lembaga yang ikut andil dalam prosesi pemilu kiranya lebih mengedepankan kepastian independensi lembaganya daripada melulu mengkampanyekan pilkada damai, karena independensi dan integritas dalam pelaksanaan menjadi hak terpenting untuk mencegah konflik pemilu” tandasnya.

Baca juga:  Wujudkan "Golkar Bersih", Kader Berstatus Tersangka Korupsi Tak Diizinkan Nyaleg

Selain itu, Hasbi juga menyampaikan bahwa kampanye pemilu damai adalah kegiatan yang membuang anggaran negara dengan sia-sia jika pada kenyataannya aparatur negara tidak netral.

“Jika ternyata aparatur negara tidak menjunjung tinggi netralitas, maka kegiatan kampanye pemilu malah akan jadi perbuatan melanggar hukum dan merugikan negara karena begitu besar anggaran negara yang terbuang sia-sia,” tandasnya.

Editor: Asmojoyo

Loading...

Komentar Facebook

To Top