Demokratia

Diskusi Publik FITRA Sumut dan Cipayung: “PAD Kota Medan Kemana”?

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara bersama Kelompok Cipayung Kota Medan menggelar diskusi publik bertajuk “PAD Kota Medan Kemana?”. Diskusi yang dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di kota Medan ini digelar di de’Kongkow Cafe Jalan Harmonika Kota Medan, Minggu (14/4/2019).

Loading...

Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini yaitu Direktur FITRA Sumut Rurita Ningrum, Ketua DPC GMNI Kota Medan Samuel Gurusinga, dan Hendra Leonardo Manurung selaku ketua GMKI Kota Medan.

Dalam pemaparannya, Rurita Ningrum menjelaskan bahwa sejatinya masyarakat kota Medan secara sadar ataupun tidak sadar sudah turut menyumbang PAD Kota Medan melalui sektor pajak. Masyarakat adalah penyumbang pajak dan retribusi, pajak penerangan jalan, pajak restoran dan parkir pungkasnya.

Untuk itu menurut Ruri, masyarakat Kota Medan khususnya mahasiswa harus turut dalam mengawasi pendapatan asli daerah khususnya di sektor pajak dan retribusi yang didapat dan dikelola oleh pemko Medan.

Baca juga:  Tak Siapkan Tim Hukum, PAN Yakin Kadernya Bersih Dari Kasus e-KTP

“Dari realisasi Pendapatan tahun Anggaran 2018 Kota Medan yang terealisasi itu kan diangka 4,2 Triliun Rupiah atau 81,2% dari anggaran pendapatan yang berjumlah 5,2 Triliun. 1,3 triliun dari jumlah itu merupakan hasil pajak dari berbagai hal termasuk yang kita keluarkan saat makan dan minum di Cafe, untuk itu ada baiknya kita mengawal ini bersama-sama apalagi mahasiswa-mahasiswa harus aktif dan kritis dalam mengawal implementasi sesuai dengan aturan yang berlaku” lanjut Ruri.

Sementara itu, Hendra Manurung menilai bahwa ada cara yang kurang tepat dalam mengumpulkan dana untuk menjadi pendapatan daerah.

“Walikota Medan memiliki banyak sumber daya untuk memaksimalkan potensi pajak yang ada, untuk itu harus ada sinergi antara Pemerintah Kota Medan dan Masyarakat yang lebih baik dalam menghimpun dana. Selama ini pemko hanya mencari sumber PAD dari berbagai hal yang sudah lama, artinya tidak ada inovasi. Selain itu pengawasan dalam proses realisasi anggaran juga sangat lemah” ungkap Hendra.

Baca juga:  Kepala Ombudsman Sumut Buat Survei Pilpres Di Medsos, Hasilnya Prabowo-Sandi Menang

Lebih lanjut Hendra menjelaskan masih banyak serapan PAD yang tidak maksimal, dalam artian antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan memiliki jarak yang cukup signifikan.

“Kalau kita lihat di tahun 2018 anggaran pendapatan untuk reklame itu 107 Miliar dan realisasinya hanya 12,3 % atau diangka 13 Miliar. Inikan patut dipertanyakan, apalagi Medan ini kita lihat dipenuhi dengan reklame. Begitu juga pada persoalan hasil retribusi perizinan tertentu yang anggaran pendapatannya diangka 153 Miliar namun hanya 28 Miliar atau sekitar 18.5% yang terealisasi” tambah hendra.

Senada dengan Hendra, Ketua GMNI Medan Samuel Gurusinga menyayangkan banyaknya potensi daerah yang tidak dikelola dengan baik.

“Kita menyayangkan banyak sektor-sektor yang bisa mendulang PAD lebih banyak tidak terealisasi. Seperti halnya parkir, kita tentu semua tau kalau dimanapun kendaraan kita berhenti di Kota Medan ini, selalu ada petugas parkir yang mendatangi. Banyak diantara mereka yang ilegal, pemerintah tau, tapi terkesan tutup mata, dan pastinya tidak menambah PAD dari sektor itu. Di 2018 pendapatan pajak dari sektor itu 22 M, padahal kalau kita hitung hitung saja harusnya angka itu bisa jauh lebih besar” jelas Samuel.

Baca juga:  Bersama Tuhan Dan Teman, Dadang Darmawan Songsong DPD RI

Menanggapi persoalan itu, Rico Nainggolan mewakili PMKRI Cabang Medan mengajak mahasiswa khususnya yang tergabung kedalam kelompok cipayung untuk mengawal perjalanan PAD yang ada di kota Medan.

“Sebagai Mahasiswa yang berfungsi sebagai agen kontrol sosial dan agen perubahan, kita mahasiswa khususnya yang tergabung dalam kelompok cipayung harus menegaskan akan terus melakukan kontrol sosial apalagi di kota Medan yang kita cintai ini” tandasnya.

Reporter: Ahmad Arfah
Editor : Asmojoyo

Loading...

Komentar Facebook

To Top