Demokratia

Sepanjang Sejarah, Pemilu Indonesia Selalu Dirundung Banyak Masalah

Pemilu/Pencarian Google

PUBLIKA.CO.ID – Pemilihan umum (pemilu) untuk pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955, sebagi legitimasi bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sejak 1955 hingga saat ini, pemilu di Indonesia mengalami banyak perubahan sistem dalam pelaksanaannya, baik itu dari aspek peserta, penyelenggara, maupun pengawasnya.

Loading...

Namun pemilu yang sejatinya dilaksanakan demi memperbaiki kondisi negara dan bangsa, malah memberikan masalah-masalah baru, dan besar pula. Bahkan di sepanjang sejarah pemilu Indonesia, pelaksanaannya selalu dirundung banyak masalah.

Pemilu 1955

Walau disebut-sebut banyak pihak sebagai pemilu yang paling demokratis, pemilu yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante tersebut tetap diselimuti banyak masalah.

Masalah pertama adalah pertikaian antar partai politik yang berdampak hingga ke kalangan masyarakat. Pertikaian itu akhirnya menyebabkan situasi keamanan baik di tingkat daerah dan nasional tidak stabil.

Masalah kedua adalah pergolakan menjurus anarkisme oleh oknum-oknum di beberapa daerah. Oknum-oknum tersebut bertekad menggagalkan pelaksanaan pemilu dengan segala cara. Aksi anarkis dilakukan sejak persiapan pelaksanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan. Mereka melakukan aksi pembakaran TPS (Tempat Pemungutan Suara), melakukan pembunuhan terhadap panitia pemilu.  Akibatnya, banyak masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya merasa terintimidasi dan takut untuk datang ke TPS.

Pemilu 1971

Pemilu selanjutnya dilaksanakan empat tahun setelah Soeharto menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, tepatnya pada 5 Juli 1971. Pada pemilu di tahun ini, Golongan Kerya (Golkar) lahir dan menjadi peserta pemilu yang memperebutkan kursi anggota DPR dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sejumlah parpol di Pemilu 1955 tidak ikut serta karena telah dibubarkan oleh Pemerintahan Orde Baru. Partai-partai tersebut seperti Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Baca juga:  Dzikir Politik: Kebangsaan Di Mata Mereka

Masalah utama dalam pemilu kali ini, yaitu mobiliasasi rakyat oleh pemerintah untuk memilih satu partai. Oleh banyak pihak, fenomena tersebut disebut sebagai demokrasi semu. Berbagai ketentuan dan aturan yang pada awalnya dicita-citakan untuk meningkatkan nilai demokrasi di Indonesia, malah direkayasa sedemikan rupa untuk mesin politik Pemerintahan Orde Baru. Pesta demokrasi pada 1971 justru berubah menjadi praktik anti-demokrasi.

Masalah besar lainnya yaitu “diperkenalkan” dan dikenalnya “serangan fajar” alias membagi-bagikan beberapa rupiah kepada masyarakat untuk memilih calon anggota DPR atau partai tertentu. Praktik “serangan fajar” hingga saat ini menjadi warisan yang sangat buruk untuk demokrasi di Indonesia.

Pemilu 1977-1997

Pemilu yang dilaksanakan dari tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dikenal sebagai pemilunya Orde Baru. Sesuai peraturan Fusi Partai Politik 1975 yang dikeluarkan Rezim Orde Baru, pemilu-pemilu tersebut hanya diikuti oleh dua partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta satu golongan yaitu Golongan Karya (Golkar).

Hal tersebut menjadi masalah yang sangat mendasar bagi konsep demokrasi secara umum. Sebab, ruang-ruang untuk mendirikan partai politik baru dan mengikuti pemilu tertutup rapat. Orde baru pada saat itu membela diri, bahwa aturan Fusi Partai Politik dilakukan karena kondisi pemerintahan sedang tidak stabil, disebabkan oleh kesalahan system yang terjadi di partai-partai.

Masalah besar lainnya adalah tidak adanya kesempatan bagi orang lain untuk mengalahkan Soeharto dalam pemilihan presiden.

Pemilu 1999

Pemilu di tahun ini masih dihiasi oleh euforia masyatakat atas reformasi. Saking masyarakat terbuai dengan reformasi, pelaksanaan Pemilu 1999 disebut-sebut memiliki banyak masalah yang terkuat pasca pemilu telah usai dan para pemenangnya sudah ditetapkan.

Berbagai sumber menyebutkan bahwa di Pemilu 1999, anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) tidak dapat mengakses data pemilih. KPU bahkan juga tidak dapat mengetahui data pemilih berdasarkan dapil (daerah pemilihan).

Baca juga:  KPU Medan Tetapkan DPT Pilpres 1,6 Juta Pemilih

Selain itu, proses penghitungan suara dilakukan sangat tertutup dan dikuasai oleh pemerintah. Pihak asing diduga juga banyak “mencampuri”, faktor terbesarnya karena mereka merupakan donator pemilu pada saat itu.

Berselang lama, baru diketahui bahwa terdapat ratusan ribu kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, namun hingga saat ini tidak ada satu pun yang diproses secara hukum.

Pemilu 2004

Pelaksanaan pemilu 2004 tidak banyak berubah, jika dipandang dari perspektif masalah. Pemilu di tahun ini menampilkan potret buram yang sangat besar. Salah satu yang menyebabkannya adalah kedudukan KPU seakan lembaga superbody. Contohnya, KPU saat itu merangkap sebagai pengelola dan pengawas anggaran sekaligus.

Masalah lainnya, ruang partisipasi dan kontrol publik terhadap KPU juga sangat lemah.

Dua masalah tersebut membuka peluang besar bagi oknum-oknum yang ingin melakukan kecurangan dan pelanggaran saat pelaksanaan pemilu. Pada Pemilu 2004 ini, praktik “serangan fajar” terjadi secara massif.

Pemilu 2009

Seakan tidak mengambil pelajaran dari tahun 2004, pemilu di tahun 2009 memiliki masalah besar yang sumbernya juga berasal dari panitia penyelenggara pemilu (KPU). Pada saat itu, para penyelenggara bahkan tidak memiliki pemahaman yang sama tentang tata cara penyelenggaraan. Hasilnya, banyak penyelenggara yang bermasalah dalam menjaga kode etik dan mengharuskan mereka berhadapan dengan Dewan Kehormatan KPU.

Selain itu, carut-marut regulasi menambah citra buruk penyelenggara. Pada Pemilu 2004, penyelenggara pemilu kerap terlambat dalam membuat dan menerapkan peraturan. Akibatnya, para peserta pemilu sulit mengikuti pelaksanaan pemilu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pemilu 2014

Pada pemilu di tahun 2014 silam, masyarakat digemparkan oleh banyaknya laporan tentang kekeliruan dan dugaan kecurangan dalam proses pemilihan presiden.

Baca juga:  Pujakesuma Medan Dukung Program Kerja Presiden Jokowi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada saat itu mencatat bahwa potensi tidak terakomodirnya pemilih yang telah tercatat dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sangat besar.

Begitu juga dengan catatan yang dikeluarkan oleh Komite Pemantau Independen Indonesia (KPII). Meraka menerima banyak informasi, bahwa kecurangan dan kekeliruan pemilihan presiden diduga terjadi di sejumlah TPS.

Hal yang lebih menggemparkan pada pemilu tersebut adalah tercatatnya banyak orang yang telah meninggal dunia masuk ke dalam DPT.

Akibatnya, hasil resmi pemilu yang dikeluarkan oleh KPU digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) meski akhirnya gugatan tidak dikabulkan.

Pemilu 2019

Pemilu teranyar Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan itu adalah pelaksanaan serentak bagi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Selain itu, perubahan bahan kotak suara, dari alumunium ke  kardus.

Perubahan bahan kotak suara tersebut menjadi masalah tersendiri bagi pelaksanaan Pemilu 2019. Banyak pihak yang meragukan keamanan dari kotak suara berbahan kardus. Walau banyak ditentang, KPU tetap menetapkan kardus sebagai bahan kotak suara.

Masalah selanjutnya adalah dugaan mobilisasi ASN dan aparatur daerah untuk memilih calon tertentu. Dalam UU ASN, mobilisasi tersebut adalah suatu pelanggaran.

Tak sampai di situ, saat pencoblosan, berseliweran di media sosial yang menunjukkan banyaknya surat suara yang telah tercoblos. Selain itu, banyak netizen yang menampilkan kesalahan input data pada hasil scan formulir C1 di website resmi KPU.

Sementara masalah terbesar dalam rangkaianPemilu 2019 ini adalah besarnya polarisasi antara pendukung pasangan capres dan cawapres. Polarisasi itu dianggap banyak pihak menjadi penyabab utama munculnya banyak konten hoax dan ujaran kebencian di media sosial.

Editor: Asmojoyo

Loading...

Komentar Facebook

To Top