Nusantara

Gubernur Punya Banyak “PR” Agar Kopi Bisa Jadi Komoditas Unggulan Sumut!

Rasyid Assaf Dongoran (kiri)

PUBLIKA.CO.ID – Kopi merupakan komoditas unggulan daerah Provinsi Sumatera Utara yang sangat kompetitif di pasar internasional bahkan hingga 20-30 tahun mendatang. Namun di balik hal itu, produksi kopi Sumatera Utara mengalami penurunan karena banyaknya lahan non produktif dan lahan peremajaan.

Loading...

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif, Sumatra Rainforest Institute (SRI) Rasyid Assaf Dongoran dalam Sosialisasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara 2019 dengan tema Pengembangan Kluster Inovasi Produk Unggulan Daerah (PUD) Kopi Provinsi Sumatera Utara di Hotel Grand Aston, Medan, Selasa (18/6).

“Pemerintah Provinsi Ingin Menjadikan Kopi Sebagai Produk Unggulan Daerah(PUD), maka sebenarnya isu kopi sudah ada sejak 20 tahun lalu dicanangkan. Pertanyaannya adalah berapa luas lahan kopi produktif dan luas lahan kopi yang tidak produktif serta seberapa banyak kelembagaan tani yang berperan,” katanya.

Baca juga:  Sepesialis Perampok Ponsel Diringkus, Lebih 20 Ponsel Hasil Curian Diamankan Bersama Dua Pelaku

Jika ingin mencanangkan kopi sebagai PUD, maka Pemprov Sumut, khususnya Gubernur wajib memiliki data pendukung yang mudah diakses. Sebab, lanjut Rasyid, pengembangan kopi berbasis data yang mudah terakses dan aktual akan membuat seluruh unsur terkait lebih maksimal dalam memberi kontribusi.

“Dengan 1 kali click berselancar di Handphone, maka Gubernur tahu data kelompok tani yang maju dan Poktan yang tidak aktif di setiap kecamatan dan kabupaten. Gubernur bisa tahu kapasitas produksi per kabupaten per semester, tahu peta interaktif sentra produksi kopi di setiap kabupaten,” ungkap pria yang hingga saat ini masih aktif menjadi pendamping petani kopi itu.

Baca juga:  PKS Soroti Problem Pendidikan di Indonesia

“Artinya Pemprov harus punya ukuran APBD tiap tahun untuk petani kopi dan poktan kopi, tapi hasilnya mana dan dimana yang berhasil? Data itu harus ada di genggaman Gubernur kapan saja,” sambung Rasyid.

Terakhir, pesan Rasyid, peran produsen kopi di Sumatera Utara harus tetap berada di tangan petani. Sementara peran koorporasi atau perusahaan besar tetap sebagai penampung kopi dengan harga yang saling menguntungkan.

Baca juga:  Cemburu, Bembeng Bunuh Selingkuhan Istrinya di Sergai

“Seba jika produksi dikuasi koorporasi, maka petani akan terus menjadi buruh tani. Maka petani kopi semakin tidak bermartabat. Bila perlu Pemerintah Provinsi membentuk BUMD PT Kopi Sumatera Utara yang berperan sebagai penampung kopi dan pengekspor kopi. Gubernur punya banyak ‘PR (Pekerjaan Rumah)’ agar kopi benar-benar bisa menjadi komoditas unggulan daerah,” tandas Rasyid yang juga merupakan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut tersebut.

Editor: Fajar Siddik

Loading...

Komentar Facebook

To Top