Demokratia

Haris Sebut Sirajuddin Tak Layak Kritik Airlangga

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Haris Pertama menilai, kritik dari fungsionaris Golkar Sirajuddin Abdul Wahab terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto tidak layak dan tidak objektif.

Loading...

“Sirajuddin itu siapa? Kok berani mengkritik Airlangga Hartarto. Dia sangat tidak layak mengkritik orang yang sudah membesarkan Partai Golkar,” kata Haris kemarin (20/9).

Haris mengaku, mengenal betul rekam jejak Sirajuddin dalam berorganisasi. Dulu saat membawa organisasi seperti KNPI dan BMK57, Sirajuddin adalah aktor yang dianggap sebagai pemecah belah organisasi.

Baca juga:  HASBAN RITONGA DAFTAR KE NASDEM LABUHAN BATU

“Dia pernah jadi Sekjen DPP KNPI dan Ketua Umum BMK57, saya pernah jadi pengurusnya. Dia adalah sosok yang tidak bisa memimpin,” ujar Haris yang juga Ketua Umum KNPI itu.

Haris menyebut Sirajudin sebagai politisi yang pragmatis. Haris pun mewanti-wanti kandidat ketum Golkar, Bambang Soesetyo untuk mewaspadai gerakan Sirajuddin. Diketahui, Sirajuddin adalah salah satu pendukung Bamsoet.

“Saya berharap Pak Bamsoet bisa berhati-hati kepada dia, manuver yang kerap dilakukannya tidak datang dari hati yang tulus. Ada maksud tertentu,” ujarnya.

Baca juga:  Mendukung Penuh Pemerintahan Edy-Ijek, Fraksi Golkar Gelar FGD Tata Kelola Pemerintahan Bersih

Terkait dengan Munas Partai Golkar Desember mendatang, Haris yakin jika Dewan Pengurus Daerah (DPD) secara penuh akan mendukung Airlangga Hartarto untuk periode keduanya.

“Kekuatan DPD Golkar nyata dan bulat untuk memenangkan Airlangga untuk periode keduanya. Saya yakin suara DPD bulat,” tandasnya.

Sirajuddin memang kerap mengkritik kebijakan Airlangga Hartarto. Termasuk pernyataan Airlangga tentang pelaksanaan Munas Golkar. Menurutnya, Munas digelar pada Desember 2019 tidak memiliki dasar yang kuat.

Baca juga:  Polisi Siap Jaga dan Kawal Aksi-aksi Unjukrasa

Pasalnya, AD/ART Partai Golkar, tidak menjelaskan dengan rinci tentang periode kepengurusan DPP Partai Golkar. AD/ART hanya menjelaskan bahwa Munas Partai Golkar dilaksanakan satu kali dalam lima tahun.

Begitupan peraturan lainnya yang ditetapkan pada tingkat DPP Partai Golkar, tidak ada satupun klausul yang menjelaskan dengan rinci tanggal atau bulan untuk diselenggarakannya Munas Partai Golkar.

Loading...

Komentar Facebook

To Top