Akhir Tax Amnesty, Kanwil DJP Sumut I kumpulkan Rp 4,6 triliun

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Merdeka.com – Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) segera berakhir pada 31 Maret 2017. Hingga 20 Maret 2017, uang tebusan dari para wajib pajak (WP) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I mencapai Rp 4,6 triliun.

Loading...

“Jumlah ini yang terbaik di luar Pulau Jawa,” ujar Kepala Kanwil DJP Sumut I, Muhktar, Selasa, (21/3).

Sejauh ini, sudah lebih dari 43.000 wajib pajak yang mengikuti program Tax Amnesty di Kanwil DJP Wilayah I Sumut. Jumlah harta yang dideklarasikan di dalam negeri mencapai Rp 159,1 triliun dengan total repatriasi hingga Rp 3,8 triliun.

Sementara harta yang dideklarasikan di luar negeri mencapai Rp 45,4 triliun. “Dengan demikian, total harta yang telah dideklarasi mencapai Rp 208,4 triliun,” jelas Mukhtar.

Meski pencapaian ini yang terbaik di luar Pulau Jawa, namun baru sekitar 10 persen dari 412.000 wajib pajak di di Kanwil DJP Wilayah I Sumut yang memanfaatkan program Tax Amnesty.

“Kita dorong yang lain untuk memanfaatkan 10 hari sebelum penutupan program ini,” tegasnya.

Pada periode ketiga program Tax Amnesty ini, kata Mukhtar, DJP Sumut I mengumpulkan uang tebusan Rp 440 miliar. Total keseluruhan mencapai Rp 4,6 triliun lebih tinggi dari target Rp 4,4 triliun.

Mukhtar mengatakan, pihaknya mengapresiasi para wajib pajak dan seluruh pihak yang telah memanfaatkan Program Pengampunan Pajak. “Ke depannya, wajib pajak diharapkan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku,” harapnya.

Mukhtar menambahkan pihaknya fokus melaksanakan Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan melakukan penegakan hukum secara intensif bagi wajib pajak yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Sesuai Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, apabila ditemukan adanya data atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) maka harta itu dianggap sebagai tambahan penghasilan dan sanksi berupa kenaikan 200 persen.

Kanwil DJP Sumatera Utara I juga berkomitmen melakukan penegakan hukum secara intensif. “Jadi nanti apabila tidak ikut (Tax Amnesty), kita akan hitung kebelakang harta wajib pajak itu, ini kan jadinya merugikan wajib pajak itu sendiri. Makanya kita harapkan wajib pajak potensial untuk memanfaatkan sepuluh hari ini untuk mengikuti Tax Amnesty,” pungkasnya.

Sumber: merdeka.com

Loading...

Komentar Facebook