Dekan FH PTN se-Indonesia Dukung Perampingan Hukum

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Jakarta – Dekan Perguruan Tinggi se-Indonesia dukung Kemenkum HAM untuk merampingkan obesitas hukum. Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP), Widodo Ekatjahjana menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan mensinergikan antara Kemenkum HAM dengan akademisi di kampus.

Loading...

“Agar dapat memberikan masukan juga terkait persiapan penataan regulasi. Lembaga permasyarakatan, terutama adanya penelitian yang berkaitan untuk mengatasi regulasi yang tumpang tindih, pemikiran menyangkut substanstif maupun teknis,” kata Widodo di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/3/17).

Widodo menambahkan dirinya yang berasal dari akademisi merasa perlu untuk mensinergikan keduanya. Dirinya berharap Kemenkum HAM bisa menjadi markas besar Fakultas Hukum.
“Kebetulan saya orang kampus, saya jadi berpikir kalau sudah ada kebijakan Menristek Dikti, supaya Kemenkum HAM menjadi markas besar Fakultas Hukum ke Kementerian. Bagaimana kita menghubungkan kawah candradimuka yang studi di FH dengan Kementerian,” kata Widodo.

Mantan Ketua MK Mahfud MD, Mantan Wakil Ketua MK Harjono, direncanakan hadir untuk mengisi diskusi pertama terkait penataan regulasi. Diskusi kedua akan dihadiri Praktisi hukum Refly Harun, Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar, yang akan membahas Pengawasan Orang Asing.

Dekan yang diundang dalam diskusi ini berasal dari 33 Universitas. Seperti Universitas Diponegoro, Universitas Mataram, Universitas Halu Oleo Kendari, Universitas Andalas, Universitas Udayana, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Semarang, Universitas Jember, Universitas Bengkulu, Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Musamus Merauke, Universitas UPN Veteran Jakarta, Universitas Borneo Tarakan, Universitas UPN Veteran Surabaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, Universitas Padjadjaran, Universitas Riau, Universitas Malikussaleh dan Universitas Tadulako.

Diundang pula Dekan dari Universitas Tanjungpura, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Sriwijaya, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Mulawarman, Universitas Singaperbangsa, Universitas Samratulangi, Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Universitas Airlangga, Universitas Khairun dan Universitas Jenderal Soedirman.

Sebagaimana diketahui, saat ini jumlah regulasi di Indonesia tembus 62 ribu peraturan. Regulasi itu tersebar di UU, PP hingga Perda. Akibatnya, pembangunan menjadi terhambat. Para begawan yang berkumpul di Rancamaya, Bogor pada Oktober 2016 meminta Kemenkum HAM segera merampingkan obesitas hukum itu.

Sumber: Detik.com

Loading...

Komentar Facebook