Koalisi Reformasi Birokrasi Tolak Revisi UU ASN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Jakarta- Koalisi yang menamakan Reformasi Birokrasi meminta agar revisi Undang-Undang (UU) No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dilanjutkan. Revisi dikhawatirkan melemahkan keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Padahal, keberadaan komite ini seharusnya dikuatkan.

“Kami meminta kepada pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan pembubaran KASN. Kami tidak pungkiri ada praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) sehingga ASN perlu diawasi,” kata Koordinator peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Budi Rheza di Jakarta, Rabu (22/3).

Loading...

Apalagi, lanjut Budi, praktik jual beli jabatan diyakini masih banyak terjadi di banyak daerah. Ditambah lagi, tidak mungkin mengandalkan inspektorat pengawasan daerah (irwasda) karena secara struktural berada di bawah kepala daerah.

“Studi kami di tahun 2013 tentang tata kelola ekonomi daerah ingin lihat kenapa anggaran transfer ke daerah porsinya makin tinggi tetapi kualitas infrastruktur tidak semakin baik. Ternyata proses pengadaan, dan perencanaan diganggu markup dan pemberian upeti serta melibatkan partai politik,” paparnya.

Oleh karena itu, Budi meminta agar pemerintah memperkuat keberadaan KASN. Bahkan, memberikan kewenangan lebih berupa penindakan ataupun menempatkan tangannya di tingkat provinsi. Tujuannya, meningkatkan pengawasan terhadap ASN sehingga mengurangi praktik KKN yang merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah.

Senada dengan Budi, peneliti anggaran dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gunardi Ridwan juga mendesak hal yang sama, yaitu penghentian revisi UU ASN karena dari Pasal 27 sampai 42 revisi UU ASN yang berisi tentang pembatasan fungsi dan kedudukan KASN cenderung berdampak pada dibubarkannya komisi tersebut.

Padahal, menurutnya, pelemahan terhadap KASN justru akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan yang tengah berkuasa. Selain itu, lanjutnya, jika revisi UU ASN disahkan, dikhawatirkan KASN dikebiri sehingga menyuburkan praktik korupsi dan jual-beli jabatan. Kemudian, menurunkan kualitas layanan publik karena birokrasi tidak memiliki mindset pelayanan umum melainkan hanya sebatas loyalitas pada pimpinan.

Sebagaimana diberitakan, Rapat Paripurna DPR yang digelar akhir Januari lalu, akhirnya memutuskan menyetujui revisi UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN. Bahkan, revisi tersebut menjadi inisiatif DPR. Namun wacana revisi tersebut dianggap sejumlah pihak bermuatan politis. Salah satunya bertujuan membubarkan keberadaan KASN yang belum lama ini mengungkap adanya praktik jual-beli jabatan yang menghabiskan dana sampai Rp 35 triliun.

Sumber: beritasatu.com

Loading...

Komentar Facebook