KPK Tak Akan Abaikan Persoalan Pajak Fahri dan Fadli

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mencermati dan menindaklanjuti setiap fakta yang muncul dalam persidangan perkara dugaan suap penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. Termasuk mengenai adanya nota dinas terkait persoalan pajak dua pimpinan DPR, Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Loading...

Sebagai lembaga penegak hukum, KPK berkewajiban mendalami dan menindaklanjuti fakta-fakta persidangan yang muncul. Apalagi, jika fakta-fakta tersebut dinilai relevan dengan perkara yang ditangani KPK. Justru keliru jika KPK mengabaikan dugaan persoalan pajak Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang telah menjadi fakta persidangan ini.

“Saya kira itu adalah fakta di persidangan. Jika memang itu relevan maka KPK memiliki kewajiban untuk mempelajari lebh lanjut. Justru keliru kalau ada fakta persidangan tidak dipelajari oleh KPK,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/3).

Sehingga, Febri meminta setiap pihak melihat penanganan dan persidangan perkara suap ini dari kacamata hukum. Febri memastikan, pihaknya bekerja sesuai proses hukum yang berlaku.

“Jadi ini perlu dilihat dalam kacamata hukum. Proses hukumnya sudah berjalan dan tentu KPK akan menjalankan sesuai proses hukum acara yang berlaku,” katanya.

Disinggung mengenai indikasi adanya aliran dana dari Fahri dan Fadli Zon kepada pejabat Ditjen Pajak terkait persoalan pajak yang mereka hadapi, Febri enggan berkomentar banyak. Menurutnya, masih terlalu dini untuk menyebut mengenai kickback tersebut. Yang pasti, kata Febri, pihaknya akan mengklarifikasi dugaan persoalan pajak ini.

“Kami belum terlalu jauh berandai-andai saat ini apakah ada atau tidak kickback, aliran dana atau hal-hal yang lain-lain. Namun kebutuhan klarifikasi bukti-bukti yang kita dapatkan pada proses penyidikan tentu akan kita lakukan di pengadilan,” jelasnya.

Dalam persidangan dengan terdakwa Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (20/3), Jaksa KPK menunjukan barang bukti berupa dokumen dan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Handang dan Andreas Setiawan yang merupakan ajudan Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi.

Dalam dokumen dan obrolan di WhatsApp tersebut, terdapat nama-nama wajib pajak seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Eggi Sujana. Diduga, nama-nama tersebut merupakan wajib pajak yang terindikasi melanggar tindak pidana perpajakan dan ditangani oleh Handang yang merupakan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak.

“Tujuan jaksa menunjukkan itu, ada dugaan wajib pajak yang ditangani oleh Handang, melakukan tindak pidana perpajakan sehingga dilakukan investigasi bukti permulaan,” kata jaksa KPK, Moch Takdir Suhan.

Saat dikonfirmasi jaksa, Handang mengaku tidak ingat mengenai nama-nama tersebut. Padahal, nama-nama ini muncul dalam dokumen yang disita penyidik dari kontrakan Handang serta obrolan di WhatsApp.

“Saya tidak ingat,” jawab Handang.

Sumber : Beritasatu.com

Loading...

Komentar Facebook