Anggota DPR Gerindra Ingin Hukum Tegas Atasi Aksi Radikalisme Dunia Maya

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Jakarta – Penyebaran radikalisme melalui media sosial menjadi perhatian serius bagi Komisi I DPR. Saat ini, sedang dimulai proses pembahasan draf revisi UU (RUU) Penyiaran yang berupaya memperketat pengawasan dan penguatan penegakan hukum.

Loading...

Kata Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, penegakan hukum harus konsisten terhadap konten yang menyebarkan sikap radikal dan pelaku di baliknya. Hal itu menjadi kunci mengatasi penyebaran radikalisme, termasuk melalui dunia maya.

“UU Penyiaran harus betul-betul ditegakkan pemerintah demi mencegah radikalisasi masuk ke berbagai siaran. Demikian juga UU ITE harus betul-betul bisa digunakan memberantas terorisme dan radikalisme,” kata Martin Hutabarat, Rabu (22/3).

“Jadi penegakan hukum terhadap pelaku harus dilakukan, dan juga menjaga agar jangan sampai konten-konten tadi begitu terbuka.”

Dia mengaku, Komisi I DPR sudah menyampaikan draf awal revisi UU (RUU) Penyiaran demi memperketatnya. Di revisi itu, nanti akan diatur lebih detil soal penyebaran informasi, termasuk tentang siapa yang memberi ijin dan siapa yang mengawasi.

“Ruang wilayahnya harus dikoordinasikan. Sedang dipertimbangkan bagaimana bentuknya. Jadi baru draf awal dari Komisi I,” imbuhnya.

Selain lewat aturan, Martin mengingatkan juga bahwa para pemuka agama harus bisa bersatu memerangi radikalisasi. Pada titik itu, Pemerintah melalui Kementerian Agama juga harus aktif.

Diakuinya, persatuan untuk memerangi radikalisme sempat tersendat karena kasus menyangkut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun dia yakin, bila pilgub Jakarta sudah selesai, maka semuanya harus bersatu lagi.

“Jangan karena satu kasus individu di pilkada memecahkan persatuan selama ini. Biar lah kasus Ahok diselesaikan penegak hukum,” katanya.

Lalu apakah para pemuka agama perlu diatur agar tak terlibat dalam kampanye radikalisme, sengaja maupun tak sengaja, di media sosial? Martin menjawab bahwa Pemerintah harus memiliki peta dan rekam jejak ormas ataupun orang yang berpotensi menimbulkan radikalisasi. “Termasuk melalui media sosial,” imbuhnya.

Dari sisi aparat, Martin mengatakan perlu penguatan peran lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengantisipasinya. Diharapkannya, BIN tak bergerak setelah ada kejadian.

Baginya, DPR sudah tegas menginginkan BIN yang lebih proaktif dengan menyetujui kenaikan anggaran lembaga itu bersama Pemerintah. “Karena dia juga harus ikut berperan. Intinya sesudah selesai kasus Ahok, kita akan dorong semua kembali ke jati diri ke persatuan,” kata Martin.

Sumber: BeritaSatu.com

Loading...

Komentar Facebook