Sejak Januari KM Mega Top Tenggelam Baru 2 Awak Ditemukan, Hak Korban Diabaikan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA- Sejak dinyatakan hilang kontak pada 3 Januari 2018 lalu, kapal naas KM Mega Top III yang membawa 28 orang Anak Buah Kapal (ABK) ditambah satu orang tekong, belum menemui titik terang. Sejauh ini baru 2 orang mayat korban, namun salah satunya dalam proses tes DNA, yang berhasil ditemukan dari perairan Nias.

Loading...

Selain kepastian nasib dari 28 ABK yang menjadi korban, kepastian nasib keluarga korban yang ditingalkan juga masih mengambang.

Pasalnya, UD Sinar Mas yang menjadi penanggung jawab para ABK sampai saat ini masih belum memberi kepastian alias buang badan.

Diketahui, pengusaha Tono Dasiran alias atak melalui kuasa hukumnya Rolan Manurung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang digelar DPRD Sibolga pada (17/4) kemarin menolak menjalankan kewajiban yang seharusnya dilakukan terhadap para korban sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 tahun 2015 pasal 27 terkait kewajiban pengusaha.

Hal itu mendapat tanggapan serius dari Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Willy Agus Utomo. Dia menyesalkan sikap pengusaha UD Sinar Mas yang dinilai kurang bertanggung jawab terhadap hak pekerja yang sudah diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

“Saya sangat menyayangkan sikap perusahaan yang kurang bertanggung jawab terhadap hak pekerja sesuai aturan yang berlaku saat ini,” kata Willy kepada wartawan di Medan, Rabu (18/4/2018).

Wily menilai, seharusnya persoalan ini menjadi perhatian serius pada institusi di daerah itu. Sebab ini merupakan masalah besar, karena ada 28 nyawa manusia yang merupakan pekerja, hilang tanpa ada pertanggung jawaban dari perusahaan. Negara harusnya campur tangan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Selain itu, Willy juga mendesak Pemerintah Kota dan DPRD Sibolga mencabut izin usaha UD Sinar Mas sebagai pemilik KM Mega Top III.

“Kita minta agar DPRD dan Pemerintah Kota Sibolga mencabut izin usaha UD Sinar Mas, dan peeusaan tetap dituntut baik secara perdata maupun pidana, biar hal ini menjadi efek jera bagi perusahaan yang abai terhadap hak buruh,” tutupnya. (*)

Loading...

Komentar Facebook