KAHMI: Kader Dan Alumni HMI Jangan Takut Mengkritik Pemerintah

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

 

PUBLIKA- Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang juga Sekertaris Wilayah Korps Alumni HMI Maluku Utara, Hasby Yusuf ditetapkan sebagai tersangka setelah melontarkan kritik terhadap Presiden Joko Widodo melalui akun media sosial twitter miliknya.

Loading...

Menanggapi hal itu, Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) angkat bicara terkait hal tersebut.

Ketua Presidium MN KAHMI Siti Zuhro menyatakan bahwa, sistem demokrasi kita telah menjamin kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Sehingga, kritik terhadap pemerintahan juga merupakan bagian dari proses menghidupkan proses demokrasi tersebut.

“Kritik cerdas warga tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kebencian terhadap aparat pemerintah,” katanya melalui pernyataan sikap yang ditandatanganinya bersama Sekjend, Manimbang Kahariady di Jakarta, Jumat (27/4/2018), dikutip dari rilis.id.

Terkait dengan kasus Hasby, MN KAHMI menegaskan akan mengawal kasus tersebut sampai tuntas. Kasus itu, menurut wiwik, sapaan akrabnya, juga menjadi keprihatinan KAHMI.

“MN KAHMI menyatakan keprihatinan terhadap penahanan saudara Hasby Yusuf, dan mendesak agar aparat kepolisian bersikap profesional dan proporsional dalam penegakan hukum,” tegasnya.

Dalah kesempatan itu, wiwik juga menyerukan kepada seluruh pengurus MN KAHMI dan kader HMI tetap menjaga nalar kritisnya meskipun adanya kasus tersebut.

“MN KAHMI mengimbau kepada kader HMI dan anggota KAHMI agar tetap memelihara sikap kritisnya terhadap penyelenggara negara yang dilakukan secara cerdas, konstruktif, dan persuasif,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Hasby Yusuf menyampaikan kritikan terhadap Jokowi terkait bagi-bagi sembako yang dilakukan kepala negara itu menjelang pemilu, melalui akun twitternya @HasbyYusuf3. Dia menyebut rendahnya kualitas kepala negara yang sampai turun langsung membagikan sembako menggunakan tas kresek.

“Bagi-bagi sembako menjelang pilpres menunjukan rendahnya kualitas kepala negara. Cukup pak Kades yang bagi-bagi sembako. Kepala negara urusnya stok pangan nasional, bukan tas kresek,” cuitnya. (*)

Loading...

Komentar Facebook