Dianggap Menistakan Suku Simalungun, Walikota Siantar Terancam Dimakzulkan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA- Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Kebangkitan Simalungun Bersatu kembali menggelar unjuk rasa, Rabu (2/5/2018). Massa mendesak DPRD Kota untuk segera memakzulkan Walikota Pematangsiantar.

Loading...

Dalam unjuk rasa kali ini, massa menyebarluaskan undangan terbuka untuk datang ke kantor DPRD pada Senin, 7 Mei 2018. Pada 7 Mei nanti, Gerakan Kebangkitan Simalungun Bersatu meminta warga memakai pakaian adat dan menyampaikan aspirasi.

“Melalui undangan terbuka, kita akan memperjuangkan harga diri suku Simalungun yang merasa sakit hati kepada Walikota Siantar selaku pembuat kebijakan,” tegas salah seorang pengunjuk rasa, Henson Saragih.

Gerakan Kebangkitan Simalungun Bersatu menilai, kebijakan Walikota merugikan suku Simalungun. Salah satunya adalah menjadikan Siantar sebagai Kota Pusaka Simalungun.

“Kemudian tidak membangun Tugu Sangwanaluh. Pimpinan perusahaan daerah, kepala rumah sakit daerah, badan pengawas, sekda kota, diimpor,” ungkapnya.

Bahkan, lanjut Henson, beberapa acara kedaerahan tidak mengikutsertakan budaya Simalungun.

“Dalam beberapa pelaksaaan acara penyambutan tidak lagi menggunakan adat budaya Simalungun, sementara menurut mereka suku asli Kota Pematangsiantar adalah suku Simalungun. Sebagai contoh penyambutan Presiden RI, pembukaan MTQ, perayaan Oukumene, juga ada upaya menghilangkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah,” tandasnya. (*)

Loading...

Komentar Facebook