Staf Khusus: Menteri BUMN Dan Dirut PLN Bukan Bagi-bagi Fee, Tapi…

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA- Rekaman percakapan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, dengan Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir, baru-baru ini sempat vira di media sosial. Dalam percakapan antara keduanya itu, diduga membahas soal bagi-bagi hasil fee sebuah proyek.

Loading...

Hal itu dibantah oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Wianda Pusponegoro. Wianda mengatakan, rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarnodengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir membahas soal porsi kepemilikan saham BUMN di proyek milik perusahaan swasta.

Menurut Wianda, BUMN harus memiliki porsi saham besar agar dapat mengontrol harga hasil proyek yang disalurkan untuk masyarakat.

“Bagaimana kita bisa mengontrol harga akhir kalau harga awal kita tidak punya suara yang cukup untuk kontrol hal tersebut,” kata Wianda di kutip dari Tempo.co di lokasi Tunnel 1 Kereta Cepat Jakarta Bandung, Halim, Jakarta Timur, Rabu, 2 Mei 2018.

Sebelumnya, tersebar video percakapan Rini dengan Sofyan Basir yang diunggah di Instagram oleh akun @jokerpolitik pada Jumat, 27 April 2018. Dalam keterangannya, akun itu menuliskan, “Akhirnya kedok terbongkar.”

Padahal, menurut Wianda, Rini dan Sofyan membahas ihwal kepemilikan saham BUMN untuk proyek penyediaan energi milik perusahaan swasta.

Wianda menyampaikan, dalam mekanisme bisnis wajar bila BUMN harus terlibat secara proporsional dan signifikan untuk bisa menentukan keputusan-keputusan strategis. Bila produk dari proyek itu dijual ke publik, maka masyarakat harus mendapat harga yang kompetitif.

Dengan kepemilikan saham yang besar, lanjut Wianda, BUMN bisa menempatkan anggotanya di dewan direksi perusahaan. Alhasil, BUMN dapat memberikan suara untuk keputusan strategis, seperti investasi, lama pengerjaan proyek, dan teknis proyek.

“BUMN harus konsisten dan komitmen bahwa semua proyek apabila kita melakukan joint venture dan kita akan kerja sama, porsi kepemilikan saham BUMN-nya harus clear, tidak boleh hanya berperan sebagai pihak yang hanya menerima hasil,” jelas Wianda.

Kepemilikan saham yang dominan juga memungkinkan BUMN mengelola sumber daya alam milik negeri sendiri. “Jangan sampai itu berada di Indonesia kita tidak bisa kontrol pengelolaan sumber daya alamnya,” ujarnya. (*)

Loading...

Komentar Facebook