Djarot di Pilgubsu: Dari Kasus Suket Sampai Bagi-bagi Duit

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Oleh: Rakyat Asril

Loading...

PUBLIKA- “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”

Demikian isi Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu.

Pasal itu mengurai soal politik uang atau politik perut yang berarti suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

Ya, dua hari belakangan ini publik Sumatera Utara mendadak geger karena pemberitaan politik uang.

Makin geger karena di dalam berita itu memuat laporan politik uang yang diduga kuat dilakukan seorang yang selama ini dianggap sosok yang bersih dan transparan, yakni Djarot Saiful Hidayat. Djarot merupakan Calon Gubsu nomor urut 2 pada Pilgub Sumut 27 Juni 2018 nanti.

Bukan tanggung, Djarot dilaporkan sebanyak tiga kali ke Badan Pengawas Pemilu Sumut selama dua hari berturut-turut dengan tuduhan melakukan politik uang.

Sejarah Politik Uang

Di Indonesia, politik uang banyak tercatat pertama kali pada masa penjajahan Belanda.

Awalnya, Belanda banyak menerapkan praktik politik uang pada sistem pergantian kepemimpinan di desa yang ada di Jawa.

Dari sejumlah sumber mencatat, yang dilakukan Pemerintah Belanda dalam pergantian kepemimpinan desa yakni mengendalikan rakyat di desa tersebut, tentunya agar rakyat tenang dan tidak melawan saat dijajah atau biasa dikenal dengan kerja paksa.

Berdasarkan penelitian dari seorang Belanda bernama Herman Warner Mutinghe, sistem desa yang lama (tidak ada politik uang) pada saat dia melakukan penelitian tahun 1817, laporannya berisi tentang sistem pemerintahan desa di Pulau Jawa.

Dengan penelitian tersebut, gubernur kolonial di Jawa saat itu, Stamford Raffles, menetapkan sebuah peraturan, untuk mengubah ulang tatanan dan cara pemilihan serta pemerintahan desa di tanah Jawa maupun di luar Jawa.

Raffles kemudian menetapkan seperti yang memang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat desa kala itu, maka tiap-tiap desa diberikan hak-hak untuk memilih kepala desanya sendiri.

Pada tahun 1925 pemerintah kolonial Belanda secara resmi mengeluarkan Indische Staatsregering atau peraturan dasar mengenai pemerintahan jajahannya di Hindia Belanda.

Pengakuan dan eksistensi institusi desa pada Pasal 128 peraturan itu menyatakan bahwa desa memiliki wewenang penuh untuk memilih sendiri kepala desa yang disukainya, sesuai dengan adat serta istiadat tempat masing-masing.

Pada dasarnya politik hukum ini mengizinkan sistem pemerintahan desa terus berjalan menimbulkan dua hal yang dapat melampaui batas, dimana semua rakyat bisa jadi lurah atau pemimpin. Dalam artian, siapapun yang taat pada kolonial meski tak berkompeten maka bisa menjadi pemimpin.

Peraturan itu disebut dengan Inlandsche Gemeente Ordonnantie Biutengewsten (IGOB) yang termuat dalam Staatblad Nomor 490 tahun 1938.

Semua peraturan tentang susunan organisasi rumah tangga dan tugas serta wewenang dan kekuasaan Pemerintah Desa, Kepala Desa, dan anggota Pamong Desa tertata rapi pada hukum tertulis tersebut. Yang pasti di dalamnya terdapat kewajiban untuk mematuhi kolonial, jika lurah membangkang akan digantikan oleh orang kepercayaan kolonial (didikan kolonial).

Lalu apa yang melandasi Belanda menerapkan praktik politik uang di Jawa?

Salahsatu alasan yang mendasari ialah peperangan Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825-1830, yang saat itu disebut sebagai perang terbesar se-Jawa, dan akhirnya Belanda kalah.

Para pengikut Pangeran Diponegoro kemudian masuk ke desa-desa, agar bisa membentuk perlawanan dengan mengumpulkan pasukan baru untuk melawan Belanda. Dan karena pengikut Pangeran Diponegoro tersebutlah, banyak desa yang melakukan aksi perlawanan hingga akhirnya Belanda muak dan membuat peraturan baru yang mengekang.

Untuk itulah pemerintah kolonial melalui kaki tangannya yang ada di Binenland Bestuur (BB) terendah, yakni Asisten Wedana atau yang kita kenal sekarang sebagai seorang Camat, melakukan intervensi.

Apabila calon lurah atau semua calon lurah dipandang berpotensi membangkang, maka Asisten Wedana atau Camat tadi akan menyuruh kroninya menjadi calon lurah, meski bukan dari warga setempat.

Dan agar orangnya tersebut bisa memenangkan pertarungan politik itulah, camat membujuk sebagian besar pemilih dengan imbalan berupa uang, dan saat itulah politik uang mulai terjadi.

Politik Uang di Pilgubsu

Pilgubsu akan memasuki pencoblosan pada 27 Juni 2018. Tentu kontestan akan berupaya sekuat tenaga dan pikiran untuk memenangkan pertarungan selama tak melanggar aturan.

Tapi dua hari terakhir ini salahsatu calon, Djarot Saiful Hidayat jadi trending topic karena dilaporkan atas dugaan praktik money politic.

Ini bukan kali pertama mantan Walikota Blitar, Jawa Timur itu dilapor ke Badan Pengawas Pemilu.

Sebelumnya, pada 26 Maret 2018 Djarot dilapor karena kasus bagi-bagi Surat Keterangan (suket) pengganti KTP-El kepada warga Tanjungmorawa Deliserdang.

Meski Akademisi Unimed yang juga mantan Komisioner KPU Medan Dr Bachrul Khair Amal menilai itu berbau pidana, namun kasus suket itu disetop Panwaslih Deliserdang dengan sejumlah alasan.

Di Kota Medan, nama Djarot juga diseret-seret menjadi objek temuan Panwas Kota Medan dalam persoalan beras bergambar Djarot-Sihar yang dibagi-bagikan ke warga Medan Maimun. Namun lagi-lagi kasusnya disetop.

Menurut Ketua Panwaslih Kota Medan Henry Sitinjak SH didampingi dua komisioner lainnya Raden Admiral S.Sos, MAP dan Muh Fadly S.Sos, Sabtu (7/4/2018), peristiwa tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana bukti-bukti yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada 30 April 2018 Djarot juga dilaporkan Jiarmansyah ke Bawaslu Sumut yang dalam satu kesempatan di Kecamatan Bangun Purba Deliserdang, membagi-bagikan duit ke warga.

Momen itu juga diabadikan dalam sebuah video yang dibenarkan keasliannya oleh Jumiran Abdi, pengurus PDIP yang mengusung Djarot di Pilgubsu. Namun Jumiran yang merupakan ayah kandung komisioner Bawaslu Sumut Aulia Andri itu mengklaim uang yang dibagikan Djarot itu untuk mengganti hasil panen warga.

Yang teranyar tentu saja pada Rabu (2/5/2018) malam. Kasus Money Politic terjadi di Jl AR Hakim Kota Medan.

Dua Warga mengadu ke Bawaslu Sumut soal bagi-bagi sembako bergambar Djarot-Sihar oleh Kepala Lingkungan (Kepling) dan bagi-bagi uang ke para tukang becak.

Farida Hanum warga Jl. AR Hakim Gg Pratama mengatakan, dirinya mendapatkan sembako tersebut pada Senin (30/4/2018) sore. Bungkusan paket sembako tersebut diantar langsung oleh Kepling bernama Jhoni Hutabarat naik becak keliling lingkungan.

Farida mengaku Kepling mengatakan sembako tersebut dari DJOSS. Saat ini laporan tersebut masih berproses di Bawaslu Sumut.

Kondisi bagi-bagi duit oleh Djarot di Bangun Purba ini tentu saja bertolakbelakang dengan ucapan Djarot saat mencalonkan diri jadi Cawagub DKI Jakarta 2017 lalu.

Dalam kampanyenya saat itu, Djarot Saiful Hidayat, meminta warga tidak memilih pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang membagi-bagikan uang jelang waktu pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Namun tak lama usai statement itu, April 2017 Timses pasangan Ahok-Djarot dan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, dilaporkan ke Bawaslu DKI karena timnya diduga telah membagikan sembako saat melakukan pengajian kebangsaan di Kelurahan Pasar Manggis, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu.

Warga yang melapor bernama Siti Rahmah. Siti didampingi tim hukum dan advokasi pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

“Kata dia, ‘Ini sembako udah saya kasih, jangan lupa pilih nomor dua ya’,” ujar Siti seusai membuat laporan di Bawaslu DKI di Sunter, Jakarta Utara, Kamis, 6 April 2017.

Penutup

Indikasi bagi-bagi duit dan praktik money politic jelang pencoblosan Pilgubsu ini menunjukkan sistem demokrasi kita belum berjalan sehat. Seseorang ataupun partai politik berusaha membeli suara rakyat dengan bahan-bahan pokok kebutuhan hidup.

Mendagri yang juga politisi senior PDIP Tjahjo Kumolo, dilansir Antaranews.com 1 Maret 2018 pernah menyebut pelaku money politic sebagai racun demokrasi.

Tentu saja, terjadinya perselingkuhan antara politik dan uang sangat merugikan masyarakat dan telah mengubur cita‐cita luhur sistem demokrasi.

Maka, barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu. (*)

Penulis adalah Presidium Medan Jurnalis Club

Loading...

Komentar Facebook