Diduga Kampanyekan Djoss, Sekretaris Disdik Sumut Berpotensi Terkena Sanksi Berat

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA- Rekaman percakapan yang diduga Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara saat memberikan intruksi kepada beberapa orang untuk memenangkan salah satu Paslon Gubernur Sumut yakni Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitoru (Djoss), tersebar di group-group WhatsApp, Senin (7/5/2018).

Loading...

Belum diketahui siapa yang pertama kali menyebar video berdurasi 2 menit itu. Namun dalam percakapan yang terekam kamera handphone itu tertulis “Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut (Rifai Bakri Tanjung) mengarahkan dan mengintimidasi UPT dan Kepala Sekolah Sekabupaten Batubara untuk memilih Djoss”.

Dalam rekaman percakapan itu juga terdengar seorang pria mengintruksikan agar memenangkan salah satu paslon, yang kemudian diketahui sebagai paslon Bupati Batubara yakni Zahir serta salah satu Pasangan Calon Gubernur Sumut yakni Djoss (Djarot-Sihar).

Jika rekaman video percakapan yang bernada mengitruksikan itu adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut, yang notabenenya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), tentu tindakan tersebut telah melanggar serangkaian aturan yang berlaku.

Serangkaian aturan tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/71/M. SM.00.00/2017 Tentang Pelaksanaan Netralitas ASN.

Dalam serangkaian aturan yang diberlakukan tersebut, setiap pelanggaran akan diancam dengan sanksi tegas.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pada pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas Penyelenggaraan Kebijakan dan Managemen ASN adalah Netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Ancaman terhadap ASN yang melanggar pun cukup tegas. Berdasarkan Pasal 87 ayat 4 huruf b, PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Sementara dalam Surat Menteri PAN-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat. Adapun sanksi tersebut berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, kemudian penundaan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Sedangkan untuk disiplin tingkat berat dapat dijatuhkan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Selain itu dapat dijatuhkan pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Kemudian pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Lihat videonya disini

Penulis: Muklis
Editor: Asmojoyo

Loading...

Komentar Facebook