Pukat Trawl Bebas Beroperasi, Janji Bupati Dan DPRD Labuhanbatu Ditagih

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA- Pemerintah dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu dinilai melanggar kesepakatannya dengan para nelayan. Hal itu ditandai dengan masih leluasanya alat tangkap ikan jenis pukat trawl beroperasi di perairan Sei Berombang, Kecamatan Panau Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.

Loading...

Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator PNM Petani, Nelayan, Mahasiswa Labuhanbatu, Ridwan kepada Publika.co.id, Senin (7/5/2018).

“Alat tangkap ikan yang lebih dikenal pukat trawl atau tarik dua sampai saat ini masih leluasa beroperasi. Ini menjadi salah satu bukti bahwa Pemerintah dan DPRD  tidak melaksanakan kesepakatan yang dibuat bersama masyarakat dan PPN Pilar Perjuangan Nelayan Labuhanbatu,” ungkapnya.

Ridwan menjelaskan, sebelumnya ada tujuh poin kesepakatan yang ditandatangani dari tiga perwakilan.

“Masyarakat nelayan (PPN) diwakili Edy Hamdan, unsur DPRD ditandantangani lamgsung Ketua DPRD (Dahlan Hasibuan). Sementara Eksekutif ditandatangani langsung Pak Bupati Labuhanbatu ( H. T. Milwan),” jelasnya.

Selain tujuan poin kesepakatan, pelarangan terhadap alat tangkap ikan pukat trawl itu juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

“Bahkan di daerah Kecamatan Panai Hilir sudah pernah dikeluarkan surat edaran tertanggal 29 September 2016 yang ditandatangani AKP H Suwito Widodo SH yang intinya melarang melakukan penangkapan ikan dengan melakukan alat tangkap ikan yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Ridwan.

Namun sayangnya, lanjut Ridwan, perjanjian tersebut seakan hanya menjadi sebatas obat penenang bagi nelayan kecil supaya tidak ribut.

“Maka sebelum konflik horizontal kembali terjadi seperti halnya tahun 2001 yang lalu, kami dari Gerakan PNM Petani, Nelayan, Mahasiswa Labuhanbatu mengingatkan pemerintah dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu agar segera melaksanakan amanah kesepakatan tersebut serta melakukan penegakan hukum di atas perariran laut Sei Berombang yang sesuai dengan peraturan undang undang dan peraturan mentri kelautan yang berlaku saat ini,” tandasnya.

Berikut ini merupakan 7 poin perjanjian yang pernah disepakati masyarakat nelayan dengan Pemerintah dan Kabupaten DPRD Labuhanbatu.

1. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bersama Instansi terkait Merealisasikan UU Republik Indonesia No. 09 Tahun 1985 tentang Perikanan dan melaksanakan Kepres No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawal.
2. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bersama Instansi terkait akan menghapuskan segala jenis Tangkap Ikan illegal sebagai bukti Penegakan supremasi Hukum di Sektor Kelautan di Perairan Labuhanbatu yang telah membuat keresahan yang berkepanjangan bagi kehidupan Nelayan Kecil.
3. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bersama Instansi terkait dalam memberdayakan masyarakat pesisir pantai senantiasa mengupayakan peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kecil dan memberikan jaminan Keamana Kepada Nelayan Kecil dalam mencari nafkah guna menghidupi keluarganya.
4. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bersama Instansi terkait melibatkan pilar Perjuangan Nelayan (PPN) Kabupaten Labuhanbatu serta Organisasi resmi lainnya dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Public Kenelayanan guna melanjutkan Aspirasi Nelayan.
5. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bersama Instansi terkait akan menindak tegas terhadap Oknum Aparat yang membeking jenis usaha yang illegalserta menindak tegas terhadap Pengusaha yang menyalahgunakan Surat izin Penangkapan Ikan.
6. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan Instansi terkait serta pilar Perjuangan Nelayan (PPN) Kabupaten Labuhanbatu bersama-sama meningkatkan pengawasan hasil laut serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Sektor Kelautan.
7. Seluruh hasil kesepakatan bersam yang telah diuraikan diatas akan di Realisasikan dalm waktu singkat selam 20 hari, terhitung mulai diadakannya penandatanganan bersama ini, apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak dapat direalisasikan Kesepakatan bersama ini maka Pilar Perjuangan Nelayan Kabupaten Labuhanbatu akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum.

.
Penulis: Anton
Editor: Asmojoyo

Loading...

Komentar Facebook