Sekretaris Disdik Sumut Diduga Kuat Kampanyekan Djoss, Ini Kata Bawaslu

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA- Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Rifai Bakri Tanjung telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut.

Loading...

Rifai dilaporkan atas dugaan mengintervensi dan memerintahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) bawahannya untuk memenangkan salahsatu Paslon di Pilgubsu 2018.

Dugaan intervensi itu terungkap melalui rekaman video yang diduga kuat merupakan suara Rifai Bakri.

Rifai Bakri dilaporkan ke Bawaslu Sumut oleh Irfan Haryantho seorang warga Jl. Gatot Subroto, Medan, Senin (7/5/2018).

Menurut Irfan, dirinya melaporkan hal ini ke Bawaslu karena berdasarkan Undang Undang (UU), ASN tidak boleh campur tangan dalam urusan politik praktis, terlebih jika terlibat jauh sampai mengajak dan menggalang dukungan dari ASN.

Menurut Irfan, Rifai Bakri diduga telah menyalahgunakan jabatannya untuk menekan bawahannya dalam hal mempengaruhi dan mengajak memenangkan Djarot.

“Dalam rekaman itu jelas, dia mengatakan bahwa semua harus sama-sama memenangkan Djarot, kalau di Batubara semua muaranya ke Zahir. Jangan ada yang cemberut dan semua harus setuju,” tandasnya.

Irfan menduga bahwa rekaman tersebut direkam salah seorang peserta rapat di salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pendidikan yang ada di Sumut.

Sebagai warga Medan, dirinya sangat tidak ingin Pilgubsu berjalan tertatih hanya karena adanya intervensi dan campur tangan kekuasaan.

“Mustahil kita bisa melahirkan pemimpin yang tauladan, jika Pilgubsu berjalan di bawah pengaruh intervensi kekuasaan,” imbuh dia.

Sementara itu, Idharul Haq didampingi Zulfikri Lubis tim advokasi hukum Eramas yang ikut mengawal jalannya pelaporan mengatakan siap mengawal masyarakat yang ingin melaporkan berbagai pelanggaran penyelenggaraan Pemilu.

“Eramas kan membuka posko pengaduan masyarakat terkait dugaan kecurangan Pemilu. Kami juga mendorong agar masyarakat proaktif melaporkan jika ditemukan adanya pelanggaran. Hal itu penting karena demi terciptanya Pemilu yang bersih, jujur dan adil,” kata Idharul.

Menurut Idharul, oknum Sekretaris Dinas Pendidikan tersebut diduga melanggar UU pasal 2 huruf f, UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) junto pasal 70 UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan PKPU No 4 tahun 2017.

“ASN itu jelas aturannya harus netral dan tidak boleh ikut serta ke ranah politik praktis. Kalau mau jadi tim sukses, ya mundur saja sebagai ASN, biar tidak menggunakan jabatan untuk hal hal yang di luar tugas kedinasan,” tandasnya.

Idharul juga berharap agar Bawaslu serius dalam mengungkapkan kasus ini. Sebab penggunaan kekuasaan pemerintah demi memenangkan salah satu calon, ada bentuk pelanggaran serius dan tidak boleh dibiarkan.

Warga Melaporkan Sekretaris Disdik Sumut Ke Bawaslu

Sementara Bawaslu Sumut, sedang menelusuri video yang memerintahkan Kepala UPT di Dinas Pendidikan untuk memenangkan pasangan Cagub dan Cawagub nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus (DJOSS).

Komisioner Bawaslu Sumut Aulia Andri mengatakan, Bawaslu mau mencari rekaman aslinya agar lebih valid lagi. Katanya, video yang beredar tersebut bukanlah video asli, dan yang ada dalam video tersebut hanya suara.

“Nanti suaranya itu yang akan didalami, kata Aulia,” Senin (7/5).

Aulia mengatakan, Bawaslu mendorong masyarakat yang memiliki bukti-bukti lebih kuat terkait video itu. Menurutnya, perlu menelusuri tempat, waktu, dan konteks pertemuan tersebut.

“Kalau ada yang melapor silakan bagi masyarakat kalau punya bukti yang lebih banyak. Tempat, waktu, siapa saja yang hadir di situ kan sehingga penelusurannya tidak terlalu panjang. Setelah penelusuran menemui titik terang, maka Bawaslu akan memanggil Rifai Tanjung untuk diklarifikasi,” tandasnya.

Penulis: Asmojoyo
Editor: Asmojoyo

Loading...

Komentar Facebook