Gagal Cegah Terorisme, Pimpinan Aparat Keamanan Dan Intelejen Harus Mundur

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA- Serangkaian aksi terorisme yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat di seluruh daerah.

Loading...

Tak hanya itu, akibat tragedi yang menewaskan belasan orang tersebut, tak sedikit warga di daerah lain yang terdampak rasa takut.

Oleh karenanya, banyak pihak yang menilai bahwa aksi terorisme di Jawa Timur dapat terjadi karena pihak kepolisian tidak menjalankan tugas pencegahan dengan baik.

Hal itu harus disikapi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dengan baik. Presiden diminta untuk segera mengevaluasi kepala di isntansi keamanan terkait.

“Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi para anak buahnya seperti Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala Densus 88 Anti Teror. Instansi yang mereka pimpin itu seharusnya mampu melakukan pencegahan,” kata Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumut kepada Publika, Minggu (13/5/2018).

Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga dinilai gagal melaksanakan amanah Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002, yaitu melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat.

“Tentu yang kita harapkan dari tugas itu muncul kepastian aparat kepolisian melaksanakan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Tapi ternyata dengan penggunaan uang APBN itu, apa yang diamanahkan Undang-undang tidak bisa diwujudkan aparat kepolisian. Jadi saya melihat ada ketidakprofesionalan aparat kepolisian itu sendiri,” ungkap anggota DPR RI Komisi III yang juga merupakan Ketua Pansus RUU Terorisme, Raden Muhammad Syafii.

Dengan begitu, tegas Raden Muhammad Syafii, Kapolri harus mundur dari jabatanannya.

“Sebaiknya ketimbang mendesak mengeluarkan Perpu, Kapolri legowo lah mengundurkan diri karena jelas tidak mampu mengemban amanah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002,” pintanya.

Permintaan yang sama keluar dari Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rachland Nasidik. Ia mengatakan, ada tiga prinsip yang harus dipegang di alam demokrasi terkait aksi-aksi teror.

Dijelaskannya, prinsip pertama dalam negara demokrasi, yaitu bila keamanan dan kebebasan warga berada dalam keadaan lebih terancam, maka pihak pertama yang perlu dievaluasi dan dikoreksi adalah aparatus negara yang memiliki tanggungjawab. Bukan malah sebaliknya, menyalahkan warga negara.

Oleh karena itu, hemat Rachland, pimpinan dari instansi keamanan dan intelejen negara harus mundur dari jabatannya.

“Kerasnya kemarahan kita pada aksi-aksi teror perlu berjalan seiring dengan kerasnya tuntutan kita pada akuntabilitas badan-badan penegak hukum, pengelola keamanan negara, termasuk intelijen. Jangan ragu meminta mereka mundur demi memberi kesempatan bagi yang lebih terpercaya,” ujarnya, dikutip dari rilis.id, Selasa (15/5/2018).

Penulis: Asmojoyo
Editor: Asmojoyo

Loading...

Komentar Facebook