Al-Washliyah: Aturan Bawaslu Sumut Tendensius Kepada Umat Islam

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA- Pengurus Wilayah (PW) Al-Washliyah Sumut mengusulkan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut memiliki dewan pakar sosial agama sehingga tidak sesat dalam menjalankan tugas.

Loading...

“Bawaslu urus saja segudang laporan yang sampai sekarang belum jelas penanganannya, ketimbang mengurus umat Islam beribadah,” kata Sekretaris Umum Tim Pemenangan Eramas Al-Washliyah H. Isma Padli Ardya Pulungan, Sabtu (19/5/2018).

Isma khawatir, aturan Bawaslu Sumut terkait ceramah dan infaq, justru akan membuat masyarakat takut dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan.

“Jangan karena aturan Bawaslu, masyarakat kita jadi takut berinfaq, takut mengeluarkan zakat, dan takut untuk memberikan ceramah. Terlebih ancamannya pidana, kasihan umat kita, di kala kita harusnya khusuk beribadah malah terganggu ibadahnya,” ujarnya.

Menurut Isma, aturan tersebut terkesan sebagai upaya untuk mendiskreditkan dan melarang umat berpolitik.

“Bawaslu jangan mengeluarkan aturan yang melukai perasaan umat demi kepentingan terselubung. Bawaslu kerjanya awasi Pemilu saja, jangan atur-atur orang beragama, agar masyarakat tahu, Bawaslu ini kerja untuk negara secara profesional,” tandasnya.

“Itukan sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) namanya. Dan dalam hal ini Bawaslu sudah melakukan pelanggaran HAM berat,” sambungnya.

Bahkan, tegas Isma, Bawaslu Sumut terlihat memiliki tendensius terhadap umat Islam dengan adanya aturan tersebut.

“Perhatikan kalimat-kalimat dalam aturan tersebut, seperti infaq, sedekah, zakat, ceramah, Itukan kata kata yang identik dengan Islam. Artinya, Bawaslu telah tendensius terhadap Islam di bulan Ramadhan ini,” tandasnya.

Sementara Dr Hasan Sadzali, MA., Majelis Dakwah Al-Washliyah mengatakan, Al-Wasliyah menolak keras aturan Bawaslu tersebut.

“Haram hukumnya kita sesama umat membatasi orang untuk beribadah dengan tuhannya, sebab hal itu telah melanggar Undang Undang (UU) dan sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegasnya.

Oleh karena itu, Hasan meminta kepada Bawaslu untuk segera mengevalusi aturan tersebut.

“Bawaslu jangan bawa bawa urusan politik ke agama, dan Bawaslu tidak boleh curigai saat beribadah seolah umat ingin berbuat tidak baik yang bisa mengganggu jalannya Pemilu,” tandasnya.

Penulis: Asmojoyo
Editor: Asmojoyo

Loading...

Komentar Facebook