Defisit Rasa Keadilan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Oleh: Dr. Maiyasyak Johan

Loading...

PUBLIKA- Konon begitu yang diajarkan disekolah-sekolah di seluruh Indonesia, mulai dari sabang hingga ke marauke, bahwa : “Indonesia adalah negara hukum”. Dan di negara hukum Indonesia itu, dinyatakan: “semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Dan pelanggaran terhadapnya dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia”.

Betapa indahnya kata-kata itu. Sebahagian ahli menyatakannya, itu adalah janji dan jaminan konstitusi yang tak boleh di-ingkari atau dilanggar oleh siapapun di negeri ini.

Tetapi, bagi sebahagian orang, entah mengapa, janji konstitusi itu belum bisa dirasakan dan dinikmatinya. Bahkan keadaannya “Bagaikan tak ada tempat untuk mengadu dan berlindung dari ketidak-adilan” dan “kesewenang-wenangan”, baik yang bersifat “struktural” maupun “personal”.

Cukup dengan sebuah stigma dilontarkan atau dilekatkan, bisa apa saja – lalu semua orang pun akan menghindar ketakutan, hingga tinggallah seorang pencari keadilan yang terkena stigma, sendiri dalam ketakutan dan dikerubuti ketidak-pastian, serta kehilangan harapan utk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan.ya karena stigma.

Begitulah kondisi yang dirasakan oleh mayoritas anak bangsa ini ketika satu jenis peristiwa kejahatan terus menerus terjadi secara ber-ulang sejak akhir 2017 hingga semester pertama 2018 – yaitu kejahatan yang menggunakan bahan peledak yg menimbulkan korban yang mematikan – selain itu, korbannya selalu terkait dengan rumah ibadah, bisa masjid bisa geraja, kantor aparat hukum atau yang lainnya – yang dideskripsikan dan di-identifikasi dilakukan oleh “Teroris”.

Di atas duka yang dalam, dan kutukan terhadap pelaku yang memurahkan harga nyawa manusia ini – dari waktu ke waktu tak ada penjelasan yang cukup yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menjawab rasa ingin tahu sekaligus ke-inginan publik ditegakkannya hukum dan keadilan. Sementara publik dan lapisan kelas terdidik dengan kemampuan analisis dan akses informasinya dari berbagai belahan bumi ini tak mungkin bisa diyakinkan dengan informasi dan penjelasan yang tak terverifikasi.

akibatnya, tak terhindarkan, berbagai pertanyaan dan pernyataan spekulatif bahkan kadang sinis pun lahir. Semua itu lahir dari rangkaian peristiwa yang panjang yang mustahil disembunyikan.

Pertanyaan dan pernyataan spekulatif termasuk sinis yang dilontarkan itu bukanlah sebuah kebencian, melainkan kekecewaan sekaligus permohonan perlindungan keadilan, terutama dari umat Islam kepada aparat dan pemerintah. dan itu adalah wajar di negara hukum yang demokratis.

Sebab, umat islamlah yang paling dirugikan dan menjadi korban. Bagaimana tidak, akibat peristiwa itu semua orang dicekam ketakutan, di balik itu sekali pun di bantah pengkaitannya dengan islam, namun di sisi lain tidak bisa dibantah ada tindakan-tindakan aparat yang menunjukkan sikap curiga berlebihan terhadap orang atau kelompok yang menggunakan simbol-simbol islam.

Keadaan ini yang tidak terjawab dan tidak diselesaikan – sehingga umat Islam sangat dirugikan.

Di atas kondisi yang demikian, maka cukup beralasan jika dikatakan umat islam kini bagaikan tak ada tempat untuk mengadu dan mendapat perlindungan hukum serta keadilan, karena aparat hukum tak pernah mampu melindungi setidak-tidaknya menjelaskan dan mengungkapkan siapa sebenarnya pelaku “teror” tersebut kepada masyarakat – karena selain para pelaku pada umumnya mati, selebihnya penjelasan yang tidak terverifikasi, sepihak dan mengundang tanda tanya luas di masyarakat.

Namun sekalipun terasa kuat adanya “keinginan masyarakat” untuk mendapat jawaban dan mengetahui siapa sebenarnya pelaku “teror” tersebut dan apa alasannya hingga dikait-kaitkan dengan islam, tak pernah dijawab oleh Pemerintah dan aparat hukum secara jelas. Sayangnya, DPR-RI (Parlemen) sebagai representasi yang harusnya menyuarakan aspirasi umat Islam dan Rakyat juga tidak menjalankan fungsinya untuk membentuk tim investigasi dan tidak pula menggunakan hak konstitusionalnya untuk mendesak pemerintah dan aparat hukum.

Lalu kemanakah rakyat tepatnya umat islam akan mengadu dan memohon perlindungan hukum dan keadilan? sedangkan sebuah celotehan kecil yang bersifat spekulatif dan sinis sebagaimana dilakukan oleh seorang pilot garuda dan seorang dosen USU langsung ditindak – di non aktifkan – tdk ada proses dialektika demokratis – yang menjadi hak seorang warga negara untuk menyampaikan pendapat.

Ketika ancaman dihadirkan dalam sebuah proses dialetika hidup bersama dalam sebuah negara hukum yng demokratis, maka tak ada kebenaran dan penyelesaian yang akan diperoleh. bahkan sebaliknya, ketidak adilan dan kecemasan akan lahir berkepanjangan menghantui semua orang. sementara informasi di dunia ini tak bisa dibendung, ia menyapa setiap orang – tanpa mengucapkan salam – dia masuk ke kamar kita tanpa bisa dihalangi. Masihkah kita mencoba menghalanginya dan menyajikan kebohongan demi kebohongan?

Mungkin itu semua karena kita mengalami DEFISIT RASA KEADILAN. (*)

Penulis adalah Mantan Wakil Ketua Komisi III DPR-RI

Loading...

Komentar Facebook