Seluruh Komisioner Bawaslu Sumut Dilaporkan Ke DKPP

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA- Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumut nomor urut 1, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas) telah melaporkan seluruh komisioner Bawaslu Sumut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dengan No. 136/I-P/L-DKPP/2018, Senin (21/5/2018).

Loading...

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, Komisioner Bawaslu Sumut Hardi Munte dan Aulia Andri dilaporkan karena dinilai melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar etik sebagai penyelenggara pilkada dengan mengeluarkan surat No. B-1601/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.01/05/2018.

“Mulai dari dasar hukum sampai pada kesimpulan, bagi kami merupakan sebuah tindakan yang sangat melanggar etika sebagai penyelenggara Pilkada, yakni melanggar pasal 10 dan 15 Peraturan DKPP No. 2 tahun 2017, karena terlihat bahwa komisioner Bawaslu Sumut tidak profesional,” kata Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Eramas Dr. Adi Mansar, SH, MHum bersama Ahmad Sofyan Hussein Rambe, didampingi Bantuan Hukum Gerindra DPP Zulfikri Lubis dan Idharul Haq, Selasa (22/5/2018).

Ketidakprofesionalan Bawaslu Sumut tersebut, jelas Adi Mansar, berpotensi mengarahkan konstituen atau masyarakat membuat suatu kesepakatan yang bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya, yaitu PKPU Nomor 4/2017 dan UU Nomor 10 tahun 2015.

“Aturan yang dibuat Bawaslu itu sudah diatur terlebih dulu, itu tidak profesional. Kemudian itu tidak efektif, karena aturan yang dia buat hanya mengulang aturan yang lama dan tidak bisa diterapkan,” imbuhnya.

Selain itu, pelaporan juga didasari oleh penilaian bahwa ketiga komisioner Bawaslu Sumut tersebut tidak independen. Sebab, salah seorang komisioner, merupakan anak kandung dari Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 2, Djarot Saiful-Sihar Sitorus (Djoss).

“Kemudian yang diatur ini adalah menjaga kesucian bulan Ramadhan, sementara yang membuat aturan ini ada teman dan sahabat kita salah satu yang menjadi komisioner Bawaslu Sumut bukan seorang muslim. Bagaimana mungkin bukan muslim mengatur integritas dan menjaga kesucian bulan Ramadhan,” tegasnya lagi.

Begitu juga dengan Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, sambung Adi Mansar, telah menunjukkan sikap yang tidak konsisten.

“Karena menurut mereka Tim Nomor 1, sudah ikut memberi persetujuan. Sementara bantahan itu sudah ada di mana-mana, tentang tidak pernah membuat kesepakatan sama sekali untuk ikut dalam kesepakatan. Jika itu tidak mereka cabut, maka murni mereka melakukan pelanggaran kode etik,” jelasnya.

Padahal berdasarkan pasal 15 huruf b dan C Peraturan DKPP No. 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu menyebutkan, dalam menjalankan prinsip profesional, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak;  menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga penyelenggara pemilu; serta melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada UU.

“Bawaslu itu jelas bukan sebagai lembaga yang membuat regulator atau peraturan yang menyusun perundang-undangan, tetapi lembaga yang melakukan eksekusi terhadap peraturan perundang-undangan itu. Bahkan aturan yang dibuat itu malah membuat kegaduhan bukan mensukseskan Pilkada,” ungkapnya.

Sementara Bantuan Hukum Gerindra Idharul Haq mengatakan, laporan pengaduan ke DKPP itu akan terus dikawal.

“Inilah langkah yang harus kita ambil ketika ada surat yang dikeluarkan merugikan pasangan calon. Maka harapan kami ada sinergi, kita harus kawal bagaimana proses dari DKPP itu sendiri, kita harus proaktif dan monitoring terus,” tandasnya.

Penulis: Asmojoyo
Editor: Asmojoyo

Loading...

Komentar Facebook