Mengungkapkan Ketidakpercayaan Itu Bukan Pidana Lho…

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Oleh: Dr. Maiyasyak Johan

Loading...

PUBLIKA- Pak, maaf, saya melihat yang kita hadapi saat ini adalah soal “kepercayaan” dan “ketidakpercayaan yang diungkapkan”, bukan soal “menista” apalagi dikategorikan sebagai “ujaran kebencian”. Sungguh bukan itu.

Sekali lagi, perlu saya jelaskan, ini sebenarnya hanya soal kita dan mungkin banyak orang lain yg tidak percaya pada penjelasan yang Bapak sampaikan ke publik. Dengan kata lain ini hanya soal public responsibility yang ditolak oleh masyarakat serta soal public truts terhadap aparat yang semakin menipis.

Itulah situasi yang kita temui sekarang ini.

Anehnya, reaksi yang muncul dari rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan pemerintah saat ini kebetulan berhampiran dengan berbagai masalah sosial dan politik terlihat agak berlebihan terutama ketika ketidakpercayaan itu muncul dalam bentuk gumaman dan celutukan-celutukan di media sosial sebagaimana yg dilakukan oleh Dosen USU dan Pilot Garuda tersebut yang kadang digabung dengan berbagai hashtag – satu diantaranya Hastag 2019 Ganti Presiden.

Kita katakan berlebihan, sebab bagaimana nalar kita bisa menerima dan membenarkan sikap dan tindakan yang menyatakan: bahwa mengungkapkan rasa ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah dijadikan atau dinyatakan sebagai perbuatan pidana.

Dimana “unsur pidananya?”.

Lemahnya pertanggungjawaban publik pemerintah terhadap berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-implikasi pada meningkatnya rasa ketidakpercayaan anggota masyarakat yang kemudian diungkapkan di media sosial. Menurut akal sehat harusnya bukan dijawab dengan tudingan sebagai ujaran kebencian dan menjadikan pelakunya sebagai suspect secara pidana.

Sebab, selain hal itu tidak menyelesaikan masalah, juga merusak demokrasi dan tidak mendewasakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, ungkapan ketidakpercayaan masyarakat tersebut harusnya dijawab dengan transparansi dan pertanggungjawaban publik yang bisa diuji dan diverifikasi.

Selama hal itu tidak demikian – maka tak ada yang bisa memaksa masyarakat untuk mempercayai keterangan pemerintah, di bidang apa pun itu.

Selain itu, jika tidak demikian, maka dialektika kehidupan berbangsa dan bernegara akan berhenti dan mati, pada gilirannya juga demokrasi akan kita masukkan ke dalam peti mati – sebab hanya ada satu logika, yakni: apa kata aparat saja.

Semua pihak harus menyadari, masak iya, rakyat disuruh menelan saja semua penjelasan pemerintah atau aparat yang tidak logis, dan disuruh diam saja mendengar informasi yang uncertain serta penuh tanda-tanya yang disampaikan – namun anehnya tak ada tempat untuk bertanya yang disediakan.

Nah jadi aneh kagak, tempat nanya kagak ade, klarifikasi dan verifikasi kagak pernah ade, eh sekedar celutukan dan komentar disebut ujaran kebencian.

Wah repot… Mending yang beginian diabaikan saja deh ame aparat, wong memang bukan perbuatan melawan hukum kok. Artinya, ya udah demi hukum dikeluarkan saja, wong memang nggak ada dasar hukumnya, dari pade nambah-nambah kerja – melawan praperadilan, gugatan PMH yang semuanya menambah luka di hati masyarakat.

Sementara menurut para ahli, juga jurisprudensi dan sejarah, terutama di negara asing, aparatnya yang harusnya diproses secara hukum, karena dinilai gagal melaksanakan tugasnya atau diduga telah melakukan kebohongan kepada publik.

Tapi siapa yang berani melakukannya??? apalagi jika die perpanjangan tangan dari kekuasaan.

Wahhhhh, Jadi kembali deh cerita tikus dengan kucing. Kagak ada jalan keluarnya kalau begini, kecuali penataan kehidupan rule of law dan demokrasi yang konsisten dalam berbangsa dan bernegara.

Penulis adalah mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Loading...

Komentar Facebook