KAHMI: Proses Hukum Dosen Himma Prematur Dan Mengabaikan Nilai Kemanusiaan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA- Dosen Universitas Sumatera Utara (USU) Himma Dewiyana Lubis yang ditangkap pihak Polda Sumut dari rumahnya di kawasan Medan Johor dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun dalam proses hukum penetapan tersangka Himma, terdapat beberapa kejanggalan.

Loading...

Hal tersebut diungkapkan oleh Chairul Munadi Sekertaris Umum KAHMI Medan yang mendampingi Himma dalam kasus tersebut.

“Kita menilai terdapat sejumlah kejanggalan proses hukum, sampai penetapan status tersangkanya Ibu Himma. Pertama, penetapan tersangka kita nilai sangat terburu-buru, padahal dia ditangkap pada tanggal 19 namun beberapa hari kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka,” kata chairul.

Dia menjelaskan, karena melihat kasus yang dialami oleh Himma bukanlah kasus yang biasa yakni dugaan melakukan ujaran kebencian di sosial media, maka tentu proses hukum untuk menentukan status tersangkanya tidak secepat itu.

“Dalam menentukan status tersangkanya, apalagi ini terkait kasus dugaan ujaran kebencian, harus dilakukan gelar perkara dengan mendatangkan ahli, baik itu ahli bahasa dan ahli pidana. Nah apakah itu sudah dilakukan oleh penyidik,” ungkapnya.

Selain itu, sambung chairul, dalam proses pemeriksaan, penyidik mengambil keterangan dari ibu himma dengan kondisinya saat itu sedang nge-drop.

“Ibu Himma ini punya riwayat penyakit vertigo. Saat itu ibu himma sudah menolak untuk diambil keterangan lantaran merasa pusing dan penyakitnya kumat. Tapi penyidik tetap saja bersikeras untuk mengambil keterangan. Penyidik mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Saat itu, lanjut chairul, kondisi ibu himma tidak memungkinkan diambil keterangan. Padahal saat itu ibu himma sempat mengeluh pusing dan dibawa ke pusat kesehatan Mapolda Sumut, kemudian pihak klinik tersebut menyarankan Himma untuk dirawat di rumah sakit.

Kemudian penentuan saksi pada kasus ini juga sangat janggal. Penyidik menjadikan anak kandung ibu himma sebagai saksi dalam kasusnya.

“Hal janggal kemudian kita nilai saat penyidik menjadikan anak kandung Bu Himmah sebagai saksi dalam kasus ini. Apalagi si anak kondisinya pasti terganggu, baik secara fisik maupun psikis,” jelas chairul.

Atas beberapa temuan janggal tersebut, KAHMI meminta kepada Polda Sumateta Utara agar segerap menghentikan proses hukum Himma.

Penulis: Muklis
Editor: Asmojoyo

Loading...

Komentar Facebook