Ratusan Buruh Kena PHK Dan Terancam Tidak Dapat THR, Pemilik Perusahaan Diduga Oknum DPRD Medan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID- Seratusan buruh tabung Gas LPG PT Putra Sitorang Sumatera (PSS), mendatangi Posko Pengaduan THR Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, yang beralamat di Jalan Sultan Serdang pasar IX, No.161 Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Kamis (31/5/2018).

Loading...

Kedatangan ratusan buruh tersebut guna meminta pendampingan kepada FSPMI atas sanksi sepihak yang mereka terima dari perusahaan tempatnya bekerja dan akan terancan tidak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR).

“Kami mengadu ke posko pengaduan THR FSPMI ini karena sejak tanggal 19 mei 2018 sebanyak 109 pekerja di rumahkan sepihak oleh perusahaan dan diancam tidak meneriman THR,” ujar seorang buruh di Posko Pengaduan THR FSPMI.

Dia menjelaskan, bahwa hal tersebut langsung disampaikan oleh Direktur Utama perusahan Boydo Panjaitan.

Perusahaan pengolaan pembuatan tabung gas elpiji 3 Kg tersebut diduga milik salah seorang anggota DPRD Medan.

Hingga saat ini seratusan buruh tersebut masih mengisi administrasi dan data di kantor FSPMI Sumut.

Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo ketika dikonfirmasi membenarkan atas kedatangan ratusan buruh tabug gas elpiji yang meminta pendampingan.

“Benar bahwa ada sekitar seratusan kawan-kawan buruh dari PT Putra Sitorang Sumatera mengadu ke posko kita karena di rumahkan sepihak oleh perusahaannya dan terancam tidak mendapatkan THR,” kata Willy melalui sambungan telepon.

Dia menjelaskan jika pihaknya akan mendampingi seratusan buruh yang menjadi korban kebijakan sewenang-wenang perusahaan itu.

“Langkah yang akan kita lakukan yakni membuat surat komfirmasi kepada perusahaan terkait, kemudian akan mendatangi perusahaan PT PSS untuk meminta penjelasan atas status dirumahkannya ratusan buruh tersebut. Rencananya kita akan datang hari Senin tanggal 4 Juni 2018,” ujarnya.

Willy berharap perusahaan punya itikad baik untuk menyelesaikan kewajibanya kepada para buruh. Jika tidak maka pihaknya akan melaporkan perusahaan PT PSS ke Dinas Ketenaga Kerjaan.

“Mudah-mudahan perusahaan punya itilad baik. Namun kalau tidak, kita akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan perusahaan tersebut ke Dinas Ketenaga Kerjaan dan Menteri Tenaga Kerja, bahkan kita akan menggelar aksi untuk mempublikasikan kenakalan perusahaan tersebut,” tutupnya.

Penulis: Muklis
Editor: Asmojoyo

Loading...

Komentar Facebook