KPU Kukuh Ajukan Aturan Larangan Nyaleg Bagi Mantan Koruptor

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID- Komisi Pemilihan Umun Republik Indonesia (KPU RI) tegaskan tidak ada perubahan tentang aturan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg dalam rancangan peraturan KPU (PKPU).

Loading...

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Biro Teknis dan Hukum KPU RI, Nur Syarifah. Dia menjelaskan bahwa draf Peraturan KPU (PKPU) yang memuat aturan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akam diserahkan ke Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

“Tidak ada perubahan apa pun. Draf itu hanya tinggal diberikan tandatangan oleh KPU dan segera dikirim ke Kemenkumham,” kata Syarifah dikutip dari Republika, Minggu, (3/6/2018).

Nur mengungkapkan, selain draf aturan ini, ada dua aturan lain yang akan dikirim dan disahkan. Pada hari Senin (4/6) KPU dijadwalkan akan menggelar rapat pleno membahas tiga draf PKPU.

Ketiga draf tersebut yakni draf PKPU kampanye, draf PKPU dana kampanye dan draf PKPU pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

“Ketiganya akan dibahas dalam rapat pleno sebelum diserahkan ke Kemenkum-HAM untuk disahkan,” ujar Syarifah.

Syarifah juga menegaskan larangan ini tetap sebagaimana semula, yakni ada pada pasal 7 ayat 1 huruf (j) draf PKPU pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Peraturanitu berbunyi, ‘bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah WNI dan harus memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi’.

Penulis: Muklis
Editor: Asmojoyo

Loading...

Komentar Facebook