Partai Pendukung Eramas Berang KPU Sumut Ubah Sepihak Lokasi Kampanye Paslon

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID- Kurang dari sepekan pelaksanaan pemilihan gubernur Sumut (Pilgubsu), konsentrasi tujuh partai politik (parpol) pendukung pasangan calon (Paslon) Calon Gubernur Sumut dan Wakil Gubernur Sumut Nomor urut 1 (satu) Edy Rahmayadi dan Musa Rajek Shah (Eramas) harus terpecah setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut melakukan langkah yang dinilai menyalahi aturan.

Loading...

Bertempat di Posko Pemenangan Eramas Jalan A Rivai Medan, Rabu (20/6), pimpinan DPD atau DPW ketujuh partai tersebut mempertanyakan langkah sepihak KPU Sumut mengubah jadwal dan lokasi kampanye akbar paslon Eramas. Sekretaris DPD Golkar Sumut, Irham Buana Nasution mengatakan, kendati menyisakan jadwal kampanye sampai 23 Juni, KPU Sumut malah melakukan perubahan sepihak tempat dan jadwal kampanye Paslon.

“Perubahan jadwal dan tempat kampanye dilakukan secara sepihak oleh KPU Sumut. Padahal sejak awal jadwal dan tempat itu adalah kesepakatan yang telah diputuskan bersama oleh pasangan calon dan KPU dan tim pemenangan masing-masing yang secara konsisten harus diikuti KPU atau Bawaslu,” ujarnya pada pertemuan yang juga dihadiri Yesaya Tarigan, Sekretaris DPD Demokrat Sumut, Sekretaris DPW PAN Sumut, Hendra Cipta, Robert Lumbantobing, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut, dan Abdul Rahim Siregar, Sekretaris DPW PKS Sumut.

Kondisi itu kata dia, menimbulkan syak wasangka karena harusnya ada alasan konkret yang disampaikan. “Kalau kemudian pendekatannya adalah keamanan tentu harus ada penjelasan yang terperinci dan tuntas dari KPU dan Bawaslu sampai kemudian mengambil keputusan untuk mengubah jadwal dan tempat,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris DPD Hanura Sumut, Edison Sianturi, menilai, KPU Sumut kurang profesional lantaran  melakukan pemindahan zona kampanye. Apa lagi, penetapan zona kampanye sebelumnya dilakukan dengan cara yang tepat. “Tanggal 28 Maret KPU Sumut menetapkan zona kampanye dilakukan dengan cara pencabutan nomor, sebuah langkah fair. Kemudian di bulan Mei mengundang paslon karena perubahan. Katanya ada permintaan dari Paslon nomor 2 memindahkan lokasi dengan alasan keamanan. Padahal sampai detik ini, Sumut dengan 30 kabupaten/kotanya, boleh dinyatakan dalam zona aman,” ucapnya.

Keamanan juga menurutnya dijamin Kapolda Sumut. Tapi selanjutnya kata KPU pemindahan zona kampanye atas sulan dari pihak kepolisian karena ada sedikit potensi konflik. “Ini perlu jadi pertanyaan kita, pendapat pribadi apa institusi? Jika institusi kita perlu tahu potensi konflik apa?” ucapnya.

Masih kata Edison, selanjutnya KPU Sumut tetap ngotot melaksanakan pemindahan. Dan dari informasi yang didapatkan, pihak kepolisian juga tidak akan mengeluarkan izin. “Apakah posisi merah? Kita bertanya kepada Kapolda (Sumut),” ungkapnya.

Ketua DPW Partai Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan pun mempertanyakan pemindahan lokasi kampanye tetap dilakukan kendati tidak disetujui pasangan Eramas. “Ini suatu hal yang kita kira tidak berkeadilan karena kesepakatan yang ditetapkan bersama diingkari. Kalau dikatakan soal keamanan, saya kira seharusnya dari awal dipikirkan bersama soal keamanan tersebut.

Kalau memang merasa tidak aman di satu kota seharusnya tidak ada usulan Medan A dan Medan B, langsung saja ditetapkan kabupaten/kota lain. Tetapi saat ada hasil, baru ada alasan karena  faktor keamanan dan sebagainya dan kemudian susahnya pemberian izin,” kata dia.

Mewakili DPD Partai Nasdem Sumut Juliadi Kaban mengaku sangat kecewa dengan apa yang dilakukan KPU Sumut. “Kami secara pribadi mengajak semua ikut serta mengawal jalannya Pilgubsu 2018 dengan baik karena ini pembelajaran bernegara yang baik. Nanun perbuatan dengan sengaja diperankan KPU Sumut melukai jiwa demokrasi kita,” ungkapnya.

KPU Sumut Terkesan Enggan Menanggapi

Pihak KPU Sumut saat dikonfirmasi wartawan perihal hal tersebut terkesan enggan menanggapi. Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga meminta menanyakan langsung ke koleganya, Yulhasni, yang memang menangani urusan tersebut. “Ke Pak Yulhasni sajalah bos masalah ini. Saya kebetulan lagi sibuk meninjau distribusi logistik,” ujarnya via seluler.

Senada Komisioner KPU Sumut lainnya, Yulhasni yang membidangi SDM dan Partisipasi Masyarakat, juga terkesan ‘buang badan’ saat ditanya perihal dimaksud. “Ketua (Mulia Banurea, Ketua KPU Sumut) saja,” ungkapnya via aplikasi WhatsApp. Mulia Banurea yang dikonfirmasi selanjutnya belum memberi keterangan menanggapi keberatan dan kekecewaan parpol pendukung Eramas.(syukri amal)

Loading...

Komentar Facebook