Divonis Enam Tahun, Tamin Sukardi Ajukan Banding

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID- Terdakwa Tamin Sukardi, 74, mengajukan banding usai divonis majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor Medan) dengan pidana penjara enam tahun dan denda hampir Rp132,5 miliar pada sidang putusan di ruang sidang utama Pengadilan Tipikor Medan pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (27/8) siang.

Loading...

Usai putusan tersebut, Tamin Sukardi didampingi tim penasihat hukumnya langsung menyatakan banding. “Yang pertama berdoa lalu bersyukur. Kita banding ya,” ujarnya dari kursi roda sambil didorong meninggalkan ruang sidang.

Sebelumnya, majelis hakim dengan ketua Wahyu Prasetyo Wibowo mengatakan, putusan dengan suara terbanyak tersebut, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tamin Sukardi selama enam tahun dan pidana denda Rp500 juta.

“Menyatakan terdakwa Tamin Sukardi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai mana dalam dakwaan primer penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tamin Sukardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam tahun dan pidana denda denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan,” ucap hakim.

Selain itu, Tamin juga dihukum untuk membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp132.460.197.742 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa  dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.

“Dengan ketentuan, dalam hal terdakwa tidak punya uang yang mencukupi untuk.membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun,” ujar hakim.

Sementara, hakim ketua, Wahyu Prasetyo Wibowo  juga memutuskan bahwa tanah eks HGU PTPN 2 seluas 126 Hektar diberikan hak kuasanya kepada PT Erni Putra Terari.

Kemudian, sesuai perjanjian jual beli tanah maka akan diberikan haknya kepada Direktur PT Agung Cemara Realty, Mujianto. Selanjutnya, Tanah seluas 126 Hektar yang terletak di Pasar IV, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Helvetia, Deliserdang masih dalam hak PT Erni Putra Terari, Kemudian Tanah seluas 126 Hektar tersebut diserahkan hak kepemilikan kepada PT Agung Cemara Realty sesuai dengan perjanjian lepas tanah,” ujar Hakim Ketua Wahyu Prasetyo Wibowo.

Masih dalam vonis, Hakim meminta sisa nilai jual beli lahan eks HGU PTPN2 yang awalnya bernilai Rp236 Miliar antara PT Erni Putra Terari yang dipimpin Tamin Sukardi dengan PT Agung Cemara Realty harus dilunasi dan dibayarkan kepada negara.

Diketahui PT Agung Cemara Realty telah membayar sebesar Rp 132,4 Miliar kepada Tamin Sukardi. “Sisa pembayaran lepas tanah harus dilunasi PT Agung Cemara Realty dan dimasukan ke kas negara sebagai nilai kerugian negara,” ujarnya.

Putusan terhadap Tamin Sukardi terpaut empat tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Salman yang sebelumnya digelar pada 6 Agustus  lalu menuntut Tamin Sukardi hukuman 10 Tahun Penjara, denda Rp500 juta  subsider tiga bulan kurungan dan meminta lahan eks HGU dikembalikan ke Pemprov Sumatera Utara.

Sekadar informasi, Tamin Sukardi selaku pengusaha diketahui berupaya menguasai tanah eks HGU PTPN 2 yang merupakan aset negara. Dia memperalat 65 warga untuk mengakui kepemilikan lahan tersebut yang terletak di Pasar IV Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Helvetia, Deliserdang.

Usai warga memenangi tanah pada gugatan perdata di PN Lubukpakam pada tahun 2011, Tamin Sukardi berusaha mengikat kepemilikan warga atas tanah untuk dijual kepada PT Agung Cemara Realty senilai Rp236 miliar.(Syukri Amal)

 

 

Loading...

Komentar Facebook