Petinggi, Hakim dan Panitera PN Medan Diduga Diperiksa Untuk Vonis Tamin Sukardi

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID– Langkah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah petinggi/pejabat Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (28/8) diduga terkait vonis terhadap pengusaha properti, Tamin Sukardi, yang divonis sehari sebelumnya (Senin 27/8).

Loading...

Dugaan itu mengemuka lantaran pada pemeriksaan KPK terhadap sejumlah pihak PN Medan di ruang Satuan Khusus (Satsus) di lantai III Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, juga menghadirkan Tamin Sukardi.

Kepala Seksi (Kasi) Penerangan (Penkum) Kejati Sumut, Sumanggar Siagian membenarkan ada sembilan orang sedang diperiksa oleh tim penyidik KPK yang berjumlah 10 orang. “Ada 9 orang, di antaranya 6 dari pengadilan (PN Medan) satu terdakwa yakni pengusaha properti Tamin Sukardi dan dua orang lainnya,” ucapnya.

Namun Sumanggar mengaku tidak mengetahui dua nama lain selain dari pihak PN Medan dan Tamin Sukardi tersebut.

 Berdasarkan pantauan, KPK memeriksa Ketua PN Medan, Marsuddin Nainggolan, Wakil Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo (hakim ketua sidang Tamin Sukardi), dua hakim PN Medan, Sontan Merauke Sinaga (hakim anggota sidang Tamin Sukardi) dan Merry Purba (hakim anggota ad hoc sidang Tamin Sukardi),  dua Panitera PN Medan, Oloan Sirait dan Elfandi serta Tamin Sukardi dan dua orang yang diduga sebagai pemberi suap.

Sumanggar mengatakan, sebelum menerima, penyidik KPK telah berkordinasi dengan pihak Kejati Sumut untuk meminjam tempat untuk pemeriksaan.

Sebagaimana diketahui, sebelummya keenam orang yang ini dibawa oleh tim Penyidik KPK, dari gedung PN Medan sekitar pukul 08.30 WIB. Sempat berhembus kabar kalau keenamnya dibawa ke Polda Sumut, namun ternyata dibawa ke Kejati Sumut.

Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, Senin (27/8), hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo, dengan hakim anggota Sontan Merauke Sinaga dan Merry Purba memutuskan perkara Tamin Sukardi, terdakwa penjualan aset negara, menghukumnya enam tahun pidana penjara serya denda Rp500 juta subsider satu bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp132 miliar, atau diganti pidana penjara dua tahun jika tidak dibayarkan. Atas vonis tersebut, Tamin mengajukan banding.(Syukri Amal)

Loading...

Komentar Facebook