Gubsu Edy Rahmayadi Diminta Evaluasi Pimpinan BUMD, Ini Alasannya

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut meminta Gubernur Sumut ( GUBSU) segera merombak susunan pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Sumut.

Loading...

KAMMI Sumut menilai Pengangkatan pimpinan di BUMD diduga menyalahi aturan dan melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no 37 tahun 2018 pasal 14.

Mangaraja Harahap, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut, mengatakan pada Kamis (6/9). Banyak pimpinan BUMD di Sumut yang dilantik diakhir masa jabatan Gubernur lama T. Erry Nuradi yang proses pelantikan itu tanpa melalui aturan yang ada di Permendagri no 37 tahun 2018 pasal 14.

Menurutnya, di pasal itu dijelaskan bahwa pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris paling sedikit harus melalui tahapamln psikotes, ujian tertulis keahlian, penulisan makalah strategi pengawasan, presentasi makalah strategi pengawasan dan makalah.

“Faktanya kan tidak, umumnya jabatan pimpinan di BUMD itu dilangsung dilantik tanpa adanya seleksi. Tentu ini melanggar aturan Permendagri dan hal itu harus dievaluasi secara menyeluruh dengan mengganti mereka yang dilantik dengan melanggar aturan,” tandasnya.

Mangaraja mengatakan, ada beberapa BUMD yang pimpinannya dilantik dengan cara melanggar aturan. Seperti pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PT. Dirga Surya, PT. Pembangunan Prasarana,  PT Perkebunan Sumut, dan PT. Aneka Industri dan Jasa (AIJ) Sumut. Semua pimpinan dewan pengawas dan Komisarisnya dilantik dengan melanggar aturan.

“Demi Sumut yang Bermartabat, mereka mereka pelanggar aturan harus segera diganti agar BUMD milik Pemerintah Provinsi berkembang dan maju. Tidak mungkin BUMD itu bisa maju kalau dipimpin mereka mereka yang melanggar aturan,” ucapnya.

Mangaraja berharap kepada Gubsu agar hal ini agar disahuti oleh Gubsu demi terciptanya tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. Jika hal ini tidak disahuti, maka dipastikan KAMMI akan melakukan aksi unjukrasa ke Kantor Gubernur menuntut agar Gubernur mengevaluasi hal hal yang dianggap melanggar aturan (admin)

Loading...

Komentar Facebook