Gubernur Sumut Didesak Tata Kembali Birokrasi Pelayanan Publik

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID– Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi telah menjalani hari pertamanya sebagai orang nomor satu di Sumut pasca dilantik Rabu (5/9). Banyak pekerjaan rumah (PR) menantinya dan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, terutama soal pembenahan birokrasi pelayanan publik.

Loading...

Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LPAK) Padian Adi S Siregar mengatakan, sebagai gubernur Sumut yang baru, diharapkan Edy dapat merealisasikan janji kampanye pilkada lalu, terutama penataan birokrasi yang dianggap biang masalah buruknya pelayanan publik yang selama ini.

“Pelayanan publik dianggap masuk dalam zona kuning karena belum ramah bagi masyarakat. Reformasi birokrasi menyeluruh harus dilakukan khususnya pembinaan SDM yang dinilai menjadi biang masalah pelayanan publik, tentu tidak kalah penting banyaknya atap, pintu dan meja pelayanan publik dapat disederhanakan prakteknya di lapangan,” ujarnya, Jumat (7/9).

Kata Padian, mantan Pangkostrad tersebut juga harus membuka akses partisipasi publik seluas-luasnya dalam membuat kebijakan menyangkut hajat orang banyak yang sangat tertutup selama ini. “Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek kebijakan pro-rakyat, bukan objek yang hanya dijadikan komoditas politik pada momen pilkada.

Selanjutnya logika kedudukan Gubsu (gubernur Sumut) selama ini harus dibalik, Gubsu harus jadi perpanjangan tangan warga Sumut terhadap pemerintah pusat bukan tukang pos yang hanya meneruskan kebijakan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sementara itu, pemadaman listrik yang dinilai akut khususnya yang kembali terjadi saat ini diminta tidak boleh luput dari perhatian Edy dan harus hadir mendorong kebijakan energi di Sumatera Utara lebih baik.

“Pemadaman listrik yang berkepanjangan selama 15 tahun belakangan tidak mendapat perhatian serius dari Gubsu periode sebelumnya harus teratasi pada periode ini. Gubsu sebelumnya dinilai hanya “tunggu bola”, maka Gubsu baru harus “jemput bola” terhadap kebijakan nasional. Harapan ini bukan hanya isapan jempol semata, karena di provinsi lain yang secara peringkat di atas Sumut mampu lebih maju ketika Gubernur lebih aktif mendorong pemerintah pusat mengucurkan anggaran, ” beber Padian.

Sebagai “orang baru” di pemerintahan, kata Padian, Edy juga harus belajar banyak dari berbagai pihak salah satunya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang berhasil mendorong percepatan pembangunan melampaui Sumut sehingga menjadi pilihan utama setelah Jakarta sebagai tuan rumah event Internasional. Sumsel sudah jauh meninggalkan Sumut dalam pembangunan akses infrastruktur dari berbagai bidang harus mampu dikejar.

“Saya rasa, tentu tidak salah harapan besar dibebankan pada Gubsu baru karena Sumut sebagai provinsi terbesar di luar Jawa dan lalu lintas Internasional harus cepat berbenah. Serta tidak boleh melakukan evaluasi apalagi pesimis, karena Gubsu baru dilantik hitungan jam. Selamat bekerja Gubernur baru untuk Sumut lebih baik,” pungkasnya.(Syukri Amal)

Loading...

Komentar Facebook