Pertina Sumut Dilaporkan ke PP Pertina, Ini Penyebabnya

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID- Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Tinju Amatir (Pertina) Sumut dilaporkan kepada Pengurus Pusat (PP) Pertina setelah dinilai melakukan tindakan inkonstitusional melantik Sabam Manalu dengan jabatan Ketua Pertina Medan.

Loading...

Melalui surat Nomor:106/PERTINA-MDN/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 tersebut, Pengurus Kota (Pengkot) Pertina Medan melaporkan organisasi yang dipimpin Romein Manalu karena dinilai telah melakukan tindakan inkonstitusional dengan melantik kepengurusan Pertina Medan hasil Muskot versi caretaker diketuai Sabam Manalu dan sekretaris Binner Dabukke, 7 September lalu.

Adapun dalam surat yang dilayangkan kepada pusat terdapat tujuh poin berupa laporan seperti pelantikan yang dilakukan Ketua Pertina Sumut, Romein Manalu terhadap Sabam Manalu dan pelaksanaan kejurda pada poin 1 dan 2. Kemudian di poin ke-3, Budiman dengan tegas mengatakan poin 1 dan 2 telah melanggar hak konstitusional Pengkot Pertina Medan sah yang telah diperpanjang oleh PP Pertina hingga pelaksanaan Muskot Ulang 29 September 2018 mendatang, merujuk pada Peraturan Organisasi PERTINA No. PO-001/PO/PP.PERTINA/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018. Hal tersebut sesuai dengan Surat PP PERTINA No. 122/KU/PP.PERTINA/VIII/2018, tertanggal 3 Agustus 2018.

“Otomatis kepengurusan (Pertina yang diketuai Budiman) saat ini kan masih aktif. Tapi kenapa sudah dilantik yang baru?” sebut Budiman di Medan, Selasa (11/9).

Pada poin-poin selanjutnya, pihak Budiman menilai Pengprov Pertina Sumut telah menunjukkan perlawanan terbuka terhadap keputusan PB Pertina dan telah mengabaikan petunjuk dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan Pengkot Pertina Medan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum PP Pertina.

“Sebelum pelaksanaan pertandingan dan pelantikan tersebut, Ketua Pertina Sumut, saudara Romein Manalu dan saya sebagai Ketua Pertina Medan melakukan pembicaraan telepon dan kepada beliau kami sampaikan agar mengurungkan niatnya melantik Pengkot Pertina Medan hasil Muskot versi caretaker yang tidak sah. Namun yang bersangkutan menyatakan kesiapannya menerima konsekuensi logis dari tindakan yang kami kategorikan sebagai tindakan inkonstitusional,” ucap Budiman membacakan laporan pada poin ke-7.

Atas surat tersebut, Budiman meminta arahan sekaligus permohonan agar PP Pertina mengambil sikap tegas. “Ada 3 poin permohonan. Pastinya kami ingin PP (Pengurus Pusat) Pertina turun menyelesaikan dan mengambil langkah tegas sesuai aturan yang ada,” pungkas Budiman.

Sementara itu, Romein yang coba dikonfirmasi mengenai hal tersebut tidak menjawab saat telepon seluler miliknya coba dihubungi. Namun sebelumnya, PP Pertina lewat surat yang ditandatangani ketua umum Johni Asadoma tanggal 3 Agustus 2018 menginstruksikan Pengprov Pertina Sumut agar menggelar musyawarah kota (Muskot) ulang Pertina Medan.

Di surat itu, kepengurusan Pertina Medan sebelumnya yakni pimpinan Budiman juga sebagai pihak yang berwenang menggelar Musyawarah Kota (Muskot) untuk menunjuk ketua baru paling lambat 29 September mendatang.(Syukri Amal)

Loading...

Komentar Facebook