Mantan Kepala UPT Pelayanan Sosial Anak Balita Bapemas Sumut Didakwa Korupsi Rp4,5 Miliar

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID- Mantan Kepala UPT. Pelayanan Sosial Anak Balita Bapemas Sumut, Edita DB Siburian, menjalani sidang perdana (dakwaan) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin, (1/10).

Loading...

Kasus dugaan korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran (TA) 2015 yang menyeret Edita mengakibatkan kerugian negara Rp4,5 miliar dari total pagu anggaran senilai Rp41 miliar lebih.

Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agustini, terdakwa Edita, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan di 15  kabupaten/kota se Sumut Tahun 2015, secara bersama-sama melakukan perbuatan korupsi.

Pada sidang yang diketuai hakim Sri Wahyuni Batubara tersebut, dugaan korupsi tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi Rahmat Jaya Pramana Suprijatna selaku Direktur PT.Ekspo Kreatif Indo, Saksi Budhianto Suryanata  selaku Direktur PT. Proxima Convex, Taufik selaku Direktur PT. Mitra Multi Komunication dan Matharion Nainggolan selaku Direktur PT Shalita Citra Mandiri (berkas terpisah).

Modus yang dilakukan terdakwa dalam kegiatan sosialisasi itu, dengan cara menggelembungkan biaya rencana pelaksanaan dan operasional penyelenggaraan acara yang gelar di sejumlah hotel di Sumut.

“Terdakwa selaku PPK tidak pernah melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung ke lokasi kegiatan. Terdakwa hanya memerintahkan kepada beberapa orang staf dari Bapemas untuk melaksanakan kegiatan tersebut sampai dengan selesai,” ucap JPU Agustini dalam sidang yang berlangsung di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (1/10).

Dalam dakwaan, JPU Agustini juga menyebutkan, pada saat pengajuan tagihan pembayaran, ternyata terdakwa juga tidak ada melakukan pengujian terhadap dokumen, data yang diajukan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa.

“Ada beberapa invoice/faktur yang dibuat oleh pihak rekanan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak hotel. Pada tagihan yang dibuat sendiri tersebut perusahaan penyedia jasa lainnya telah mengajukan tagihan pencairan dana seharga nilai harga satuan fullboard dalam kontrak kepada pengguna anggaran. Dan juga telah mengajukan invoice pembayaran untuk sewa infocus, yang ternyata dalam pelaksanaannya menggunakan infocus pihak hotel,” jelasnya.

Dilanjutkan JPU, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara, dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa tahun 2015  diperoleh jumlah kerugian sebesar Rp4,5 miliar.

Akibat perbuatannya Edita DB Siburian diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas  UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimum 20 tahun.(Syukri Amal)

Loading...

Komentar Facebook