KPUD Sumut Luncurkan Posko Gerakan Menyelamatkan Hak Pilih Perdana Di Universitas Nomensen

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terus berupaya memantapkan program pemutakhiran data pemilih jelang Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk Posko Gerakan Menyelamatkan Hak Pilih (GMHP).

Loading...

Demikian halnya dengan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, yang baru saja meluncurkan posko GMHP perdananya pada Kamis (04/10/2018) di Kampus Universitas HKBP Nomensen, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan.

Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara Divisi Data dan Informasi, Herdensi Adnin mengatakan posko GMHP merupakan upaya mempermudah akses informasi bagi masyarakat untuk memastikan apakah dirinya sudah terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau dapat memperbaiki jika terdapat adanya kekeliruan data.

“Melalui posko ini masyarakat bisa melihat statusnya sudah terdata sebagai DPT atau belum. Masyarakat juga bisa melaporkan jika ada kekeliruan data diri anggota keluarga,” kata Herdensi kepada wartawan, Jumat (05/10/2018).

Dengan posko GMHP yang sudah dibentuk di tiap Kabupaten/Kota seluruh provinsi Sumatera Utara, lanjut herdensi, masyarakat dapat melaporkan bila ada anggota keluarganya yang sudah meninggal atau menjadi anggota TNI/Polri, namun masih tercatat dalam DPT.

“Jika ada anggota keluarga yang sudah meninggal atau bergabung menjadi anggota TNI/Polri tapi masih tercatat sebagai DPT, bisa melaporkannya di posko GMHP yang ada di tiap-tiap Kabupaten/Kota seluruh Sumut,” ujar Herdensi.

Lebih jauh Herdensi menjelaskan, pembetukan posko GMHP ini merupakan masukan dari Bawaslu RI dan Partai Politik untuk pemutakhiran data tekait kekeliruan penulisan nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama dan lainnya.

“Ini masukan dari Bawaslu RI dan Partai Politik, sehingga KPU RI menerbitkan surat edaran untuk membentuk GMHP,” ungkapnya.

Sementara untuk pemilih pindahan, lanjut Herdensi, juga bisa mendatangi posko GMHP dengan syarat membawa formulir A5 dari dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) daerah asalnya, atau bisa langsung mendatangi KPU setempat dimana ia berdomisili.

Dia mengatakan, pemutakhiran data akan terus dilakukan pihaknya, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur yang ada. Berkaca pada pilkada 2018 misalnya, banyak mahasiswa dan masyarakat yang belum mengetahui mereka harus mengurus surat pindah pemilih, dan akhirnya beramai-ramai datang ke KPU Sumut atau KPU Kabupaten/Kota satu hari sebelum hari pemilihan.

“Kita berkomitmen membersihkan DPT dari kesalahan, supaya itu lebih bersih. Untuk itu kita berharap peran aktif masyarakat sangat dubutuhkan, agar pemilu kita semakin baik,” harap Herdensi.

Reporter: Muklis
Editor: Asmojoyo

Loading...

Komentar Facebook