Terindikasi Korupsi, Warga Laporkan Oknum Kepala Desa Ke Kejati Sumut

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID – Menduga ada penggelembungan biaya dalam pembangunan yang bersumber dari Dana Desa, Sejumlah warga Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, mengadukan oknum Kepala Desa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Loading...

Hal itu diungkapkan Peringeten Sembiring, satu diantara warga yang melaporkan adanya indikasi korupsi oknum kepala desa berupa dugaan penggelembungan biaya belanja Desa, ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Senin (10/12) lalu.

“Kami melaporkan adanya penggelembungan harga bahan yang di belanjakan dari APBDes. Saya sebagai Sekertaris BPD Desa Sayumsaba tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan perdes APBDes maupun Perdes laporan pertanggungjawaban dana yang terealisasi,” kata Peringeten Sembiring kepada wartawan, Rabu (12/12).

Dirinya menjelaskan, hal itu pernah dipertanyakan olehnya ke kantor Desa namun tidak ada respon. Ia juga pernah mempertanyakan terkait harga yang dibuat dalam Anggaran Biaya yang jauh berbeda dengan harga di pasar terdekat.

“Tapi Sekdes menjawab bahwa ada Inflasi. Saya sebagai orang awam ya percaya saja ada inflasi,” ungkapnya.

Selanjutnya, sambungnya, selain harga yang diduga ada penggelembungan, pelaksanaan proyek juga dilakukan oleh CV Serin yang tak lain dikelola oleh Istri oknum Kepala Desa yang merupakan anggota BPD.

“Masyarak juga pernah melaporkan hal itu kepada Sekertaris Camat terkait kejanggalan tersebut, namun jawaban dari Pihak camat mengatakan akan menindaklanjuti, tapi sampai saat ini tidak ada,” ujarnya.

Karena tidak mendapat tanggapan dan kejelasan, akhirnya beberapa warga ini mengadukan persoalan tersebut kepada Dadang Darmawan Pasaribu yang merupakan aktivis sekaligus akademisi yang fokus terhadap kebijakan publik.

Bersama warga Dadang Darmawan membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Laporan warga langsung diterima oleh Kepala Seksi Penerangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sumanggar Siagian.

Sementara Dadang Darmawan Pasaribu menjelaskan dirinya mendampingi berdasarkan adanya keluhan warga atas dugaan penggelembungan anggaran belanja dana desa.

“Atas data-data yang ada pada warga, kita mendampingi untuk melaporkan hal itu ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,” kata Dadang.

Menurut Dadang, Dana Desa seyogianya diperuntukan untuk pembangunan desa, baik untuk pemabangunan infrastruktur maupun perekonomian rakyat.

“Inilah konsekuensi yang harus dihadapi, satu sisi pendistribusian dana dari pusat ke desa mampu menjadi solusi untuk mengentaskan ketimpangan pembangunan, namun sisi lain dibutuhkan mental pemimpin untuk mengelola dana tersebut,” ungkapnya.

Selain Dadang, warga juga turut didampingi oleh Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Deliserdang Eternal Dean Refisis.

“Kita berharap apa yang terjadi saat ini tidak lagi terulang kedepan. Agar Dana Desa ini benar-benar berdampak kepada kehidupan masyarakat di desa,” imbuhnya.

“Iya laporan sudah kita terima berikut bukti-bukti dari perwakilan warga yang nantinya akan kita pelajari dan tindaklanjuti,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Sumanggar Siagian kepada Publika.co.id saat dikonfirmasi.

Reporter: Muklis
Editor: Asmojoyo

Loading...

Komentar Facebook