WNA dan Pemilu 2019

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Oleh : Ahmad Arfah Fansuri Lubis

Loading...

PUBLIKA.CO.ID – Amanat Undang Undang No 8 Tahun 2012 yang dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu) adalah penduduk atau warga negara Indonesia, atau orang orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang Undang menjadi warga negara Indonesia (WNI) yang sudah genap berusia 17 tahun, dan yang sudah atau pernah menikah.

Persoalan ini tentu sudah sangat tegas dan memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga siapapun yang tidak tergolong kedalam orang orang sesuai undang undang tersebut dengan jelas tidak memiliki hak suara dalam pemilu.

Masalah pemilik hak suara ini belakangan menjadi perbincangan hangat di masyarakat Indonesia karena adanya warga negara asing (WNA) yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sebagai salah satu syarat menjadi pemilih dalam pemilu.

WNA Bisa Memiliki e-KTP

Persoalan kepemilikan e- KTP yang terjadi di Kabupaten Cianjur tentu menambah pengetahuan kita semua bahwa kartu kependudukan itu juga dapat dimiliki oleh orang-orang yang tercatat sebagai WNA.

Hal ini sejatinya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal 63 ayat satu pada undang undang tersebut berisi “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el”

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa WNA bukan hanya boleh, tetapi memiliki kewajiban yang sama dengan WNI untuk memiliki kartu tanda penduduk. Namun yang harus diingat bahwa e-KTP yang dimiliki WNI dan WNA sangatlah berbeda dalam isian data dan penggunaannya.

Dalam isian data di e-KTP yang dimiliki WNA, kolom warga negara tetaplah diisi sesuai negara asalnya. Selain itu tidak kolom e-KTP WNA dituliskan dalam bahasa Inggris, yaitu kolom Agama, status perkawinan dan pekerjaan. Periodesasi keaktifan e-KTP yang dimiliki WNA dan WNI juga berbeda, seperti kita ketahui e-KTP yang dimiliki WNI berlaku seumur hidup sedangkan WNA tidak.

Selanjutnya dalam penggunaan e-KTP, WNA tidak memiliki hak politik sedikitpun walaupun memiliki kartu kependudukan Indonesia itu. Artinya yang bukan warga negara Indonesia tidak bisa untuk dipilih maupun memilih dalam setiap kontestasi politik yang ada di tanah air.

Waspada Kecurangan

Kepastian tidak memiliki hak politik oleh WNA pemegang e-KTP memang sudah penulis jabarkan diatas, namun bukan berarti tidak mungkin terjadinya kecurangan karena persoalan ini. Penulis menilai dengan potensi kecurangan rentan terjadi, apalagi perbedaan bentuk dari kartu kependudukan itu tidak dapat dibedakan dengan kasat mata.

Beberapa hal yang perlu sama sama kita perhatikan sebagai bentuk kewaspadaan menjelang pesta demokrasi pada April 2019 nantinya. Pertama adalah kemungkinan adanya mobilisasi WNA untuk dapat memiliki e-KTP, jika ini terjadi tentu kita wajib mempertanyakan pada kondisi ini apa yang menjadi kegunaan dari kepemilikan kartu pengenal penduduk Indonesia itu.

Selanjutnya adalah pada saat berlangsungnya pemilu nantinya, perlu diingat bahwa pemilih dalam suatu tempat pemungutan suara (TPS) adalah masyarakat yang paling dekat dengan tempat tersebut. Artinya jika ada warga asing yang datang untuk memilih perlulah kiranya diperhatikan dengan lebih teliti segala kelengkapan yang dibawa nya untuk memilih.

Kecermatan KPU dan Bawaslu

Walaupun belum terbukti adanya WNA yang memiliki hak pilih dalam pemilu di tahun 2019 nantinya, tepatlah kiranya jika penulis meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bekerja lebih cermat menjelang pilpres dan pileg tahun ini.

Hal ini didasari dengan kegaduhan yang ditimbulkan akibat maraknya isu isu miring seperti kepemilikan hak suara WNA menjelang pesta demokrasi tahun ini, ditambah lagi karena iklim demokrasi kita penulis anggap sangat panas.

KPU dan Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu kiranya memberikan kepastian bahwa hal itu tidak terjadi dengan kinerja yang transparan dan berintegritas, tidak hanya diam dan berharap isu yang berkembang saat ini hilang diterpa angin dengan sendirinya. Hal ini tentu dalam rangka menjadikan masyarakat dapat dengan tenang menunggu pelaksanaan pemilihan yang tahun ini secara serentak memilih anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden untuk lima tahun yang akan datang.

Penulis adalah aktivis HMI dan Ikatan Mahasiswa Deliserdang (Imades)

Loading...

Komentar Facebook