Kramat: Politik Kebudayaan dan Kebudayaan Politik Masyarakat Asia

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

PUBLIKA.CO.ID – Politik kebudayaan dan kebudayaan politik merupakan salah satu teori sosial yang cukup menantang dan sangat sedikit dibahas di ruang-ruang publik di Indonesia.Padahal, politik kebudayaan dan kebudayaan politik sangat penting untuk mendasari praktik politik di suatu negara.

Loading...

Oleh karena itu, kelompok Kajian Rutin Alternatif Malam Sabtuan (Kramat) mengangkat hal tersebut sebagai tema dalam diskusi yang digelar di cafe yang terletak di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Medan, Jumat (1/3/2019).

Dalam dialog malam itu, Kramat menghadirkan Pemikir Politik Islam Faisal Riza dan Pendiri Sekolah Estetika Ahmad Arief Tarigan sebagai pembicara, serta menunjuk jurnalis Muklis sebagai moderator.

Faisal Riza mengatakan bahwa secara sederhana budaya politik menciptakan karya karsa hasil prestasi akal budi manusia yang memiliki beragam bentuk, termasuk yang terbaru yaitu perilaku.

“Jadi, perilaku kita adalah bagian dari kebudayaan, dari sini muncul kajian behavioral atau kajian perilaku. Contoh, survei itu adalah kajian opini, di dalam opini itu menggambarkan perilaku orang-orang. Dari opini bisa ditebak, bagaimana orang berperilaku.

“Hampir semua studi perilaku dikembangkan, termasuk dalam musik, dalam psikologi, pendidikan, dan sebagainya. Cara merasionalisasinya tidak lagi berdasarkan pikiran, tapi berdasarkan perilaku yang berkembang. Singkat cerita itu disebut budaya,” sambungnya.

Pada umumnya di Asia, jelas Faisal Riza, ada tiga jenis perilaku budaya politik yang terjadi. Indikatornya dilihat ketika pemilu, ketika mengamini atau melaksanakan kebijakan dari pemerintah, hingga ketika menyikapi keputusan yang dikeluarkan pengambil kebijakan.

“Pertama, parakoial behavior atau budaya politik parokial, diambil dari istilah kristen, paroki. Parokial yang sering terjadi adalah mengikuti tokoh, baik agama, etnis, maupun kelompok masyarakat tertentu. Misalnya tokoh a memilih calon d, maka pengikutnya akan mengikuti pilihan tokoh itu,” jelasnya.

Kedua, lanjut Faisal Riza, yaitu naivel behavior atau budaya politik naif. Naif yang dimaksud adalah tidak mengikuti pilihan ataupun perilaku politik para elit manapun.

“Ketiga, budaya politik partisipatif, berkembang di negara industri, negara-negara maju. Politik partisipatif ini, masyarakatnya berkumpul membicarakan apa-apa yang mungkin mereka inginkan kemudian diajukan kepada calon-calon yang ada, dan calon-calon itu wajib mengikut dan memperjuangkan hal yang diinisiasi oleh masyarakat,” ujar Faisal Riza.

Sementara di Indonesia, ungkap Faisal Riza, budaya politik partisipatif baru sampai pada peristiwa beramai-ramai datang ke TPS.

“Itu pun masih diragukan, di Medan partisipasi politiknya cenderung sangat rendah dibandingkan kota besar lainnya di Indonesia. Kita tidak punya mekanisme untuk menuntut janji-janji dewan kita, pemimpin kita,” ungkapnya.

Kemudian, Ahmad Arief Tarigan dalam kesempatannya menyampaikan bahwa kita kerap memaknai kebudayaan hanya sebagai sesuatu yang tradisional seperti musik dan tari-tarian, serta dianggap tidak bisa digabungkan dengan politik.

“Pemahaman kita dan masyarakat asia umumnya menganggap budaya itu sesuatu yang sakral, dan politik diidentikkan dengan perebutan kekuasaan yang kurang sakral,” katanya.

Ahmad Arief mengisahkan, dalam sejarah kebangsaan, Indonesia mengalami dua mainstream. Pertama adalah politik sebagai panglima, dan yang kedua adalah ekonomi sebagai panglima. Hal tersebut membuat Indonesia seakan menjadikan politik sebagai tujuan, padahal seharusnya politik digunakan untuk mencapai tujuan.

“Maka dari itu, kita justru ingin mengusulkan bahwa budaya adalah panglima. Politik kebudayaan itu melihat dari makna, karena sesungguhnya peristiwa budaya itu adalah bagaimana pemaknaan manusia terhadap sesuatu yang termanifestasikan lewat praktik-praktiknya,” ungkapnya.

Dalam kebudayaan politik, lanjut Ahmad Arief, gagasan dan praktik-praktinya bersifat melengkapi. Sebagaimana di dalam ekosistem, seekor singa tidak akan mengejar rusa lagi saat kenyang setelah beberapa waktu sebelumnya telah memburu seekor rusa.

“Itu artinya berbicara kecukupan. Namun hari ini politik kita dibangun berdasarkan kecemasan. oleh karena itu, narasi politik yang dimunculkan adalah narasi ketakutan. Contoh, kalau anda tidak memilih yang ini jadi begini, kalau memilih yang itu jadi begitu,” ujarnya.

Di akhir kesempatan Ahmad Arief menyimpulkan, politik kebudayaan adalah paradigma yang berisi soal bagaimana kita memandang politik sebagai apa dan apa tujuannya.

“Karena politik kebudayaan juga berbicara tentang pemaknaan, dalam pemaknaan itu tidak semata-mata tentang tekstual, tapi juga tentang bagaiamana nilai-nilai itu termanifestasi,” tandasnya.

Editor: Asmojoyo

Loading...

Komentar Facebook